Tajuk

Ironi Desa Fiktif

Berbicara di hadapan Komisi XI DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan adanya penambahan desa baru seiring meningkatnya alokasi dana desa

Ironi Desa Fiktif
KOMPAS.com/DESY KRISTI YANTI
Mentri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berbicara di hadapan Komisi XI DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan adanya penambahan desa baru seiring meningkatnya alokasi dana desa dari tahun ke tahun. Tapi bermunculannya desa-desa baru itu dinilai tidak wajar. Pasalnya, dari laporan yang ia terima, terdapat desa baru yang tidak berpenduduk. Parahnya, desa itu juga mendapatkan guyuran dana dari pemerintah pusat.

Untuk itu Menteri Keuangan, meminta agar pengawasan terhadap transfer dana desa di 2020 bisa lebih diperketat. Mengingat, alokasi yang diberikan di tahun mendatang angkanya jauh lebih besar, yakni mencapai Rp 72 triliun.

Program yang digadang-gadang berhasil meningkatkan infrastruktur di desa dan ikut mengangkat derajat ekonomi masyarakat tersebut, ternyata menyimpan potensi penyimpangan yang cukup besar. Contohnya, dari temuan di Konawe, Sulawesi Tenggara, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun sudah mengakui adanya temuan empat desa yang masing-masing penduduknya di bawah 10 orang. Tentunya sebuah rasio yang tidak seimbang, dan rawan penyelewengan.

Tahun depan, pemerintah menganggarkan setiap desa menerima dana desa sebesar Rp 960 juta per desa. Naik dari sebelumnya tahun ini hanya sebesar Rp 933,9 juta per desa dan rata-rata Rp 800 juta pada 2018.

Kenapa bisa muncul nama desa yang fiktif? Tapi, yang utama adalah sistem pengawasan dari tingkat berjenjang, yaitu kecamatan, kabupaten dan provinsi yang tidak berjalan semestinya.

Selain itu, tidak singkronnya data base membuat masalah ini makin runyam. Berdasar data Kemendagri, jumlah desa baru dari 2015 hingga 2018 hanya sebanyak 861 desa. Tapi Badan Pusat Statistik (BPS) punya angka lain. Menurut data BPS hingga 2018 sudah melampaui 1.741 desa baru.

Menjadi ironi, karena pemerintah sedang menata identitas tunggal melalui KTP elektronik, tapi data di pemerintah pusat justru tidak tunggal. Terjadi perbedaan data signifikan, yang tentunya menyulitkan proses verifikasi.

Kemungkinan berikutnya mengenai penyebab munculnya desa fiktif, ya tentunya motif kriminal. Ada oknum sengaja membuat data palsu, agar mendapat kucuran APBN, kemudian dana ditilap.

Di Kalsel, pada 2019 mendapat pagu alokasi dana desa sebesar Rp 1.506.337.021.00, atau naik 14 persen dari 2018. Di 2020, dana tersebut bakal lebih besar lagi.

Semoga tidak ada satu pun di Kalsel. Bukan semata korupsi, tapi desa fiktif untuk mengeruk keuntungan pribadi menunjukkan jahatnya penyelenggara negara dalam mengelola keuangan. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved