Ekonomi dan Bisnis

Harga KPR Subsidi Terus Naik Tiap Tahun, Asosiasi Pengembang Imbau Masyarakat Segera Ajukan KPR

Harga rumah subsidi akan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Di tahun 2019 untuk wilayah Kalimantan dibanderol Rp 153 juta per unit.

Harga KPR Subsidi Terus Naik Tiap Tahun, Asosiasi Pengembang Imbau Masyarakat Segera Ajukan KPR
Dari Mahatama Group untuk BPost
Salah satu perumahan KPR subsidi di Banjarmasin yang dipasarkan melalui medsos 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Harga rumah subsidi akan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Di tahun 2019 untuk wilayah Kalimantan dibanderol Rp 153 juta per unit.

Harga tersebut akan mengalami kenaikan pada 2020 mendatang yang mana KPR subsidi naik sekitar Rp 11 juta menjadi Rp 164 juta per unit. Tren kenaikan ini berlaku terus-menerus hingga tahun-tahun berikutnya.

Mengenai hal ini Ketua DPD REI Kalimantan Selatan (Kalsel), Royzani Sjachril mengimbau masyarakat untuk dapat memanfaatkan kesempatan di sisa waktu 2019 untuk segera memiliki hunian KPR subsidi.

Saat ini semua asosiasi pengembang termasuk REI telah memasarkan KPR subsidi skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dikarenakan kuota KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah habis.

Mahasiswi Ini Histeris Ada Kamera Menyorot ke Alat Vitalnya, Ditemukan GoPro di Toilet Wanita di UIN

Emoji Hati Ryochin Buat Luna Maya, Eks Reino Barack & Ariel NOAH Ini Terciduk Lakukan Chat Mesra

FAKTA Ibu Guru Biarkan Muridnya Dimangsa Sang Pacar, Main Bertiga, Siswi SMK Diam saat Digerayangi

"Sebenarnya pilihan bagi debitur, skema BP2BT akan mengurangi hutang pokok kreditnya sehingga tidak besar jumlahnya saat sewaktu-waktu akan dilunasi. Sedangkan skema FLPP tidak ada subsidi uang muka atau DP sehingga hutang pokok kreditnya lebih besar," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Jumat (8/11/2019).

Dikatakan Direktur Utama Mahatama Property ini, BP2BT bisa menjadi alternatif FLPP bagi debitur. Adanya berbagai relaksasi yang diberikan dapat membantu calon debitur dalam pengajuan KPR.

Relaksasi yang diberikan yakni DP dari 5 persen turun menjadi 1 persen, rekening tabungan dari 6 bulan menjadi 3 bulan, dan SLF diganti konsultan sehingga tidak lagi ke Pemerintah Daerah (Pemda).

Ditambahkan Royzani, pihak pengembang saat ini tidak memiliki pilihan lain dalam memasarkan KPR subsidi.

"Cashflow pengembang juga harus tetap dijaga, selain itu rumah yang sudah dibangun harus membayar gaji tukang dan tagihan bahan bangunan harus dibayarkan. Karena itu, kami mengharapkan masyarakat atau calon debitur bisa memanfaatkan skema BP2BT sebagai pilihan," imbuhnya.

Terkait skema FLPP sendiri, kuota sekitar 110 ribu unit rumah akan diberikan pada 2020 mendatang. Mengingat terbatasnya kuota tersebut, menurutnya pada April 2020 diprediksi sudah akan habis.

Halaman
12
Penulis: Mariana
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved