Harga KPR Subsidi Terus Naik Tiap Tahun, Asosiasi Pengembang Imbau Masyarakat Segera Ajukan KPR

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Harga rumah subsidi akan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Di tahun 2019 untuk wilayah Kalimantan dibanderol Rp 153 juta per unit.

Harga tersebut akan mengalami kenaikan pada 2020 mendatang yang mana KPR subsidi naik sekitar Rp 11 juta menjadi Rp 164 juta per unit. Tren kenaikan ini berlaku terus-menerus hingga tahun-tahun berikutnya.

Mengenai hal ini Ketua DPD REI Kalimantan Selatan (Kalsel), Royzani Sjachril mengimbau masyarakat untuk dapat memanfaatkan kesempatan di sisa waktu 2019 untuk segera memiliki hunian KPR subsidi.

Saat ini semua asosiasi pengembang termasuk REI telah memasarkan KPR subsidi skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dikarenakan kuota KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah habis.

• Mahasiswi Ini Histeris Ada Kamera Menyorot ke Alat Vitalnya, Ditemukan GoPro di Toilet Wanita di UIN

• Emoji Hati Ryochin Buat Luna Maya, Eks Reino Barack & Ariel NOAH Ini Terciduk Lakukan Chat Mesra

• FAKTA Ibu Guru Biarkan Muridnya Dimangsa Sang Pacar, Main Bertiga, Siswi SMK Diam saat Digerayangi

"Sebenarnya pilihan bagi debitur, skema BP2BT akan mengurangi hutang pokok kreditnya sehingga tidak besar jumlahnya saat sewaktu-waktu akan dilunasi. Sedangkan skema FLPP tidak ada subsidi uang muka atau DP sehingga hutang pokok kreditnya lebih besar," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Jumat (8/11/2019).

Dikatakan Direktur Utama Mahatama Property ini, BP2BT bisa menjadi alternatif FLPP bagi debitur. Adanya berbagai relaksasi yang diberikan dapat membantu calon debitur dalam pengajuan KPR.

Relaksasi yang diberikan yakni DP dari 5 persen turun menjadi 1 persen, rekening tabungan dari 6 bulan menjadi 3 bulan, dan SLF diganti konsultan sehingga tidak lagi ke Pemerintah Daerah (Pemda).

Ditambahkan Royzani, pihak pengembang saat ini tidak memiliki pilihan lain dalam memasarkan KPR subsidi.

"Cashflow pengembang juga harus tetap dijaga, selain itu rumah yang sudah dibangun harus membayar gaji tukang dan tagihan bahan bangunan harus dibayarkan. Karena itu, kami mengharapkan masyarakat atau calon debitur bisa memanfaatkan skema BP2BT sebagai pilihan," imbuhnya.

Terkait skema FLPP sendiri, kuota sekitar 110 ribu unit rumah akan diberikan pada 2020 mendatang. Mengingat terbatasnya kuota tersebut, menurutnya pada April 2020 diprediksi sudah akan habis.

Sementara itu, keterbatasan kuota KPR subsidi FLPP membuat pihak Apersi Kalsel turut memasarkan skema BP2BT kepada masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaan di lapangan banyak menemui kendala. Diungkapkan Ketua Ketua Bidang Perizinan dan Pertanahan, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Fikri pihakny telah sosialisasikan ke calon debitur mengenai kuota BP2BT.

"Calon debitur ada yang menerima dan ada yang tidak. Sehingga kami menjadi dilema juga dalam memasarkan BP2BT ini, di sisi lain FLPP kuotanya telah habis," ujarnya.

Faktor yang membuat calon debitur keberatan melanjutkan pemberkasan hingga akad menggunakam BP2BT yakni suku bunga yang dibayarkan dalam angsuran mengikuti suku bunga pasar setelah tiga tahun hingga lunas.

Sedangkan kuota FLPP yang dijanjikan pemerintah sekitar 20.000 unit beberapa waktu lalu hingga kini belum terealisasi.

"Untuk BP2BT ini juga sudah harus akad sekitar akhir Nopember 2019. Untuk Apersi cukup berat skema ini selain suku bunga, verifikasinya juga cukup panjang dan melibatkan tim Kementerian PUPR yang akan memakan waktu lama," pungkasnya.
(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)