Berita Banjarmasin

Pemprov Kalsel Tak Kenakan Pajak Progresif untuk Sebagian Kategori Kendaraan Bermotor di Kalsel

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tetapkan kebijakan pengecualian pajak progresif untuk sebagian kategori kendaraan bermotor di Kalsel.

Pemprov Kalsel Tak Kenakan Pajak Progresif untuk Sebagian Kategori Kendaraan Bermotor di Kalsel
banjarmasinpost.co.id/acm
Kepala Bakeuda Kalsel, Aminudin Latif 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tetapkan kebijakan pengecualian pajak progresif untuk sebagian kategori kendaraan bermotor di Kalsel.

Pengcualian pajak progresif diberlakukan untuk kendaraan angkutan pribadi barang serta angkutan umum penumpang atau barang sesuai izin Dinas Perhubungan yang dimiliki perseorangan berkapasitas mesin di bawah 2.000 cc.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel, Aminudin Latif.

"Jadi benar ada kebijakan Kepala Daerah terkait penghapusan pajak progresif untuk silinder tertentu cc di bawah 2.000," kata Aminudin.

Dijelaskannya, secara esensi, kebijakan tersebut diberlakukan untuk mendorong aktivitas usaha dan niaga khususnya di sektor menengah ke bawah agar bisa lebih berkembang ke arah positif.

VIRAL Anak Dokter KO Setelah Dibully Fisik Teman Sekalas, Hidung Patah, Anehnya Guru Diam Saja!

Saat Korban Syahrini & Mulan Jameela Berkumpul, Maia Estianty, Luna Maya, dan Ayu Dewi Lakukan Ini

Buka 5.203 Lowongan CPNS, Ini Jabatan dan Formasi yang Dijanjikan Pihak Kejagung RI

Kategori ini menurutnya sengaja dipilih untuk diberikan keringanan demi memberikan keleluasaan lebih bagi kegiatan ekonomi kecil ekspansikan usaha dengan mengurangi beban pajaknya.

Subjek pajak pada kategori ini menurut Aminudin juga cukup besar jumlahnya di Kalsel bahkan mencapai sekitar 70 persen dari keseluruhan wajib pajak kendaraan angkutan pribadi barang dan angkutan umum penumpang atau barang di Kalsel.

Kebijakan ini menurut Amin diambil oleh Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor dengan memperhatikan perkembangan ekonomi di Kalsel yang sementara alami sedikit perlambatan di Tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya.

"Di 2018 mencapai 5,8 persen dan di 2019 baru di angka sekitar 4 persen, ini artinya siklus ekonomi kurang bergerak khususnya menengah ke bawah," kata Aminudin.

Amin nyatakan pihaknya tidak menargetkan angka tertentu atas efek kebijakan tersebut terhadap perkembangan ekonomi Kals3l melainkan mengharapkan para wajib pajak bisa memanfaatkan kebijakan tersebut secara maksimal.

"Targetnya diharapkan kepada WP bisa manfaatkan momentum ini dan bisa kembali dinamis serta tumbuhkan positif dunia usaha menengah ke bawah," kata Aminudin.

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tarif Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor.

Sedangkan, kendaraan bermotor ber cc 2.000 ke atas kecuali kendaraan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Badan Usaha dan alat besar dikenakan pajak bertarif progresif.

Besaran tarif progresif diatur melalui Dasar Pengenaan PKB Progresif diatur pada Pasal 3 ayat 1 yaitu sebesar 2 persen untuk kepemilikan kedua, 2,5 persen untuk kepemilikan ketiga, 3 persen untuk kepemilikan keempat, 3,5 persen untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved