Berita Tanahbumbu

Soal Wacana Pengurangan Jabatan Struktural, Rooswandi Tunggu Aturan Pusat

Wacana pemerintah menghapus jabatan struktural eselon 3 dan 4 masih menjadi perbincangan hangat khusususnya di kalangan aparatur sipil negara (ASN)

Soal Wacana Pengurangan Jabatan Struktural, Rooswandi Tunggu Aturan Pusat
banjarmasinpost.co.id/herliansyah
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanahbumbu H Rooswandi Salem 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Wacana pemerintah menghapus jabatan struktural eselon 3 dan 4 masih menjadi perbincangan hangat khusususnya di kalangan aparatur sipil negara (ASN), tidak kecuali di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanahbumbu.

Wacana itupun kini menjadi perhatian Sekretaris Daerah Kabupaten Tanahbumbu H Rooswandi Salem.

Menurut dia, berkenaan wacana pengurangan jabatan struktural dinilai akan menimbulkan efek positif dan negatif.

Belum bisa memastikan, lanjut Rooswandi karena masih menunggu aturan pemerintah pusat.

Namun yang perlu diperhatikan, tambah dia, apakah kebijakan akan berperngaruh bagi pendapatan ASN dan kesejahteraannya.

Buka 5.203 Lowongan CPNS, Ini Jabatan dan Formasi yang Dijanjikan Pihak Kejagung RI

Pesan Ruben Onsu Sebelum Meninggal Dunia Pasca Heboh Wasiat Eks Raffi Ahmad, Ini Ucap Ayah Betrand

Mulan Jameela Digerayangi Perasaan Rindu Pelukan Pria Ini, Eks Duet Maia Estianty: Hallooo Sayang!

"Dalam rangka kinerja mungkin tidak terlalu berpangaruh dan mungkin akan meningkatkan fungsi pemerintah," katanya, Jumat (8/11/2019).

Oleh karena itu sebelum wacana diberlakukan, patut dikaji ulang terlebih dahulu terhadap perform kepemimpinan dalam organisasi.

"Siapa yang akan melakukan pengendalian pada tataran staf atau tataran tingkat ASN yang senior jika mereka dalam fungsi setara," ucap Rooswandi.

Saat ini saja, masih menurut Rooswandi, peran pejabat eselon 4 dan 3 sangat efektif dalam mengendalikan sistem di birokrasi dalam upaya implementasi tujuan organisasi.

Selama semua sudah terstruktur dengan baik mungkin penerapan wacana ini akan efektif.

Namun sebaliknya, jika tidak maka akan mengganggu optimalisasi pelayanan publik.

Apalagi tahapan penerapan hal ini pasti memerlukan waktu yang panjang.

"Kita pasti tidak mau masa jabatan presiden saat ini hanya berkutat dalam evaluasi organisasi dan tata kelolanya. Menghabiskan waktu dan pikiran pembahasan hal ini yang belum tentu langsung disetujui semua pihak. Lalu kapan kita action terhadap permasalahan masyarakat yang ada di depan mata," tandas Rooswandi.

BANJARMASINPOST.co.id/helriansyah

Penulis: Herliansyah
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved