Berita Banjarmasin

Terkait Hibah Aset, Sekdaprov Kalsel Tekankan Pentingnya Aspek Prosedur dan Aturan

Dalam pertemuannya dengan beberapa Pimpinan Lembaga Yudikatif dan Instansi Vertikal di Kalsel beberapa waktu lalu, Ketua DPRD Provinsi Kalsel

Terkait Hibah Aset, Sekdaprov Kalsel Tekankan Pentingnya Aspek Prosedur dan Aturan
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
H Abdul Haris Makkie, Sekdaprov Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dalam pertemuannya dengan beberapa Pimpinan Lembaga Yudikatif dan Instansi Vertikal di Kalsel beberapa waktu lalu, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK berkomitmen dukung rencana hibah aset Pemerintah Provinsi Kalsel untuk lembaga dan instansi tersebut.

Diantaranya rencana hibah aset gedung eks Kantor SKPD Pemprov Kalsel di Jalan D I Panjaitan untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel serta rencana hibah tanah untuk pembangunan rumah tahanan (Rutan) yang akan dikelola Kanwil Kemenkumham Kalsel.

Terkait hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, H Abdul Haris Makkie menyatakan siap untuk mendukung rencana tersebut, namun Ia menekankan bahwa seluruh proses wajib dilakukan sesuai prosedur dan adminitrasi yang telah ditetapkan.

Hari Pahlawan 2019 : Kumpulan Quotes Presiden Sukarno yang Cocok Untuk Caption Instagram, FB, WA dll

Pesan Ruben Onsu Sebelum Meninggal Dunia Pasca Heboh Wasiat Eks Raffi Ahmad, Ini Ucap Ayah Betrand

Kabar Perceraian Krisdayanti, Raul Lemos Membalas dengan Lakukan Ini ke Adik Yuni Shara

"Akan kita proses dulu secara administratif, kita pelajari seperti apa aturannya setelah itu baru ditindaklanjuti. Pada intinya kita siap hibahkan tapi kan harus mengikuti prosedurnya. Intinya kita siap sepanjang sesuai dengan ketentuan," kata H Abdul Haris.

Soal hibah menurutnya memang tidak selalu terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena jika aset yang akan dihibahkan sudah milik Pemerintah artinya tak perlu ada pengadaan melalui APBD.

Prosedur hibah pun menurutnya memiliki klasifikasi masing-masing dilihat dari besaran nilai aset, dimana ada hibah yang memerlukan persetujuan DPRD namun ada juga yang langsung menjadi kewenangan Eksekutif.

Namun kembali ditegaskan H Abdul Haris, hal tersebut tentu memerlukan kajian utamanya terkait prosedur agar tak menyalahi aturan.

Soal rencana hibah lahan untuk keperluan pembangunan rutan di Kalsel, Sekda akui sebelumnya memang sudah ada pembicaraan dengan pihak Kanwil Kemenkumham Kalsel.

Walau demikian, menurutnya belum ada pembicaraan secara spesifik terkait spesifikasi luasan lahan dan lokasi yang diajukan.

Hal ini menurutnya diperlukan untuk mencocokkan apakah Pemerintah Provinsi Kalsel memiliki aset lahan yang sesuai untuk keperluan pembangunan rutan tersebut.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved