ANRI Sosialisasi di Banjarbaru, Salah Pengelolaan Arsip Bisa Berujung Pidana, Ini Penjelasannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pengarsipan makin penting dilaksanakan, sebab pengelolaan arsip yang salah bisa berujung pada pidana.

Hal tersebut disampaikan oleh Rudi Anton Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Kearsipan se-Kalimantan Selatan Senin (11/11) di Banjarbaru.

Dalam kegiatan yang digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispersip) Kalsel tersebut, Rudi Anton menekankan bila masih banyak pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang belum layak tata kelola pengarsipannya.

"Kalua boleh dibilang, dari 10 sampai 100 nilainya masih banyak yang di bawah 50," katanya.

Di Kalsel sendiri, kata Rudi, sudah cukup baik. Sudah ada Kabupaten HSU yang pengarsipannya sudah masuk 10 besar terbaik Nasional.

"Nah, sekarang yang paling penting adalah pengawasannya yang harus ditekankan, baik dari internal maupun eksternal," katanya.

• KPU Ajukan Tambahan Anggaran Untuk Honor Adhoc Rp 3,5 Miliar, Pemkab HST Masih Lakukan Penghitungan

• Update Kebakaran Tapin : Labfor Surabaya dan Inafis Polda Pastikan Asal Penyebab Kebakaran

Pengelolaan kearsipan tak boleh sembarangan. Kata Rudi, sudah ada undang-undang kearsipan yang mengatur lewat Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

"Kalau ada arsip yang digunakan tidak semestinya. Misal ada arsip yang dijual ke pasar maka itu bisa dipidana. Termasuk bila ditemukan bungkus kacang menggunakan kertas arsip pemerintahan, maka berhak diusut polisi," tegasnya.

Kadispersip Kalsel, Hj Nurliani Dardie melalui Sekretaris Dispersip Kalsel M Ramadhan mengatakan, dengan kegiatan ini diharapkan pengarsipan di Kalsel semakin membaik.

"Kita harap semua makin sadar dengan pentingnya pengarsipan, sudah ada undang-undang yang mengatur jadi tidak boleh sembarangan," katanya. (banjarmasinpost.co.id/Rian)