Berita Kabupaten HST

UHC Bikin Anggaran Membengkak, Pemkab HST Pilih Alternatif Lain, Ini Kata Bupati Chairansyah

Apalagi, pada 2019 ini, Pemerintah Kabupaten HST membuat kebijakan untuk berkerjasama dengan BPJS terkait asuransi kesehata masyarakat HST.

UHC Bikin Anggaran Membengkak, Pemkab HST Pilih Alternatif Lain, Ini Kata Bupati Chairansyah
Humas Pemkab HST
Ilustrasi - Bupati Hulu Sungai Tengah, H A Chairansyah, didampingi Ketua TP PKK Hulu Sungai Tengah, Ernawati Chairansyah, melepas sanggar Bima Cili Desa Tatah Barikin Kecamatan Haruyan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Penetapan kenaikan iuran BPJS, membuat Bupati Hulu Sungai Tengah A Chairansyah harus berpikir ekstra menggunakan anggaran pada 2020 mendatang.

Pasalnya, KUA PPAS 2020 HST mengalami defisit sebesar Rp 270,5 miliar. Di sisi lain, iuran BPJS justru bakal mempengaruhi anggaran APBD pada 2020 mendatang.

Apalagi, pada 2019 ini, Pemerintah Kabupaten HST membuat kebijakan untuk berkerjasama dengan BPJS terkait asuransi kesehata masyarakat HST.

Sayangnya baru beberapa bulan berjalan, pengumuman kenaikan iuran justru membuat anggaran semakin berat.

A Chairansyah, mengaku dengan kenaikan ini pihaknya mempersiapkan beberapa kemungkinan.

Mulai dari memangkas beberapa kegiatan untuk membayar iuran hingga keluar dari program Universal Coverage Health (UHC).

Juiriah Harus Siapkan Anggaran Berlebih Jika Penggusuran Pasar Apam Berabai HST Dilakukan

"Kalau keluar dari BPJS apakah ada sanski. Kalau tidak, karena daerah tidak mampu bisa jadi keluar dari UHC menjadi pilihan," katanya.

Keluar dari UHC bukan tanpa solusi. Menurutnya jika UHC dihentikan pihaknya akan kembali melaksanakan program jamkesda.

Dimana anggaran yang keluar sesuai dengan klaim rumah sakit. Misalnya saja sebelum UHC, anggaran jamkesda tak lebih dari Rp 10 miliar. Artinya jika Pemkab HST menganggarkan jamkesda Rp 15 miliar, pelayanan kesehatan masih dapat diberikan.

Anggaran jamkesda justru lebih ringan dari UHC yang mencapai Rp 30 miliar pertahun.

"Tapi ini hanya kemungkinan. Sampai sekarang TAPD HST belum melaporkan ke saya. Bisa tidak daerah membayar asuransi BPJS melalui UHC atau kita kembali ke jamkesda. Tapi juga ada atau tidak sanski bagi daerah jika keluar dari BPJS," jelasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved