KalselPedia

KalselPedia - Titik-titik Burung Walet di Kabupaten Batola Kalsel

Burung ini merupakan burung dengan sayap meruncing, berekor panjang, berwarna hitam dengan bagian bawah tubuhnya berwarna coklat.

KalselPedia - Titik-titik Burung Walet di Kabupaten Batola Kalsel
banjarmasinpost.co.id/edi nugroho
Bangunan rumah walet di tengah sawah hampir merata bisa ditemui 17 kecamatan di Kabupaten Batola. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batola saat mendata sebanyak 700 lebih bangunan sarang walet di kabupaten setempat liar. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Burung walet tak asing di telinga. Selama ini dikenal dengan bahasa latin Collocalia vestita. Burung ini merupakan burung dengan sayap meruncing, berekor panjang, berwarna hitam dengan bagian bawah tubuhnya berwarna coklat.

Burung walet hidup di pantai serta daerah permukiman, menghuni gua atau ruang besar, seperti bubungan kosong.

Burung walet tidak dapat bertengger karena memiliki kaki yang sangat pendek sehingga sangat jarang berdiri di atas tanah tetapi bisa menempel pada dinding tembok atau atap.

Mampu terbang di tempat gelap dengan bantuan ekolokasi. Bersarang secara berkelompok dengan sarang yang dibuat dari air liur. Sarang ini banyak diperdagangkan orang untuk dibuat sup atau bahan obat-obatan.

Sementara itu, habitat atau kumpulan komunitas burung walet hanya ditemui di lingkup Asia Tenggara burung walet banyak sekali dijumpai di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina Kamboja, dan Laos.

Petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Batola mendatangi rumah walet di kawasan Kecamatan Cerbon, Senin (7/10/19).
Petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Batola mendatangi rumah walet di kawasan Kecamatan Cerbon, Senin (7/10/19). (Dari BP2RD untuk BPost)

Burung walet tidak di temui di negara Eropa, Amerika, ataupun di benua Afrika. Penyebabnya karena perkembang biakan burung walet harus di daerah yang beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. karena berpengaruh dengan unsur kelembapan sebagai faktor berkembang biaknya habitat spesies atau populasi dari burung walet.

Di Kabupaten Batola Kalsel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batola, mendata sebanyak 708 bangunan sarang walet ternyata tidak berizin atau liar sehingga keberadaaannya pun tidak memberikan pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD).

Total semua lokasi sarang walet di Batola itu berjumlah 792 buahdan baru 84 lokasi yang mengantongi izin dari DPMPTSP Kabupaten Batola. Sebenarnya 84 lokasi walet itu bisa dipungut pajak 10 persen oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batola, karena sudah ada izin resmi.

Untuk pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) bangunan sarang burung walet itu perlu ada Nomer Induk Wajib Pajak (NPWP), KK, KTP dan harus mendapatkan persetujuan kanan, kiri, muka dan belakang lokasi bangunan walet. Ada juga poin aturan menyebutkan bangunan walet itu memenuhi batas spadan jalan.

Tata cara pemeliharaan walet di Batola sendiri diatur dalam Perda No.2 Tahun 2012. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, mendata dari ratusan rumah walet di Btola hanya dua pengusaha yang membayar pajak sebesar 10 persen ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batola, yakni sebesar Rp360 ribu per tahun.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batola pada 2019 ini, telah mengusulkan draf peraturan bupati (perbup) untuk pemungutan pajak walet dan tim penertiban rumah burung walet yang mencapai 792 lokasi di kabupaten setempat.

Salah satu bangunan rumah walet di Kabupaten Tanahbumbu
Salah satu bangunan rumah walet di Kabupaten Tanahbumbu (banjarmasinpost.co.id/herliansyah)

Tim penertiban rumah sarang burung walet yang diusulkan ke Bupati Batola, itu terdiri dari kejaksaan, dinas perindustrian dan perdagangan, Satpol PP, DPMPTSP dan dari pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batola.

Sementara Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Barito Kuala akhirnya resmi menggandeng Kejaksaan Negeri Marabahan yang dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan ditandatangani 24 Oktober 2019 untuk menagih tunggakan pajak walet.

Ruang lingkup MoU dengan Kajari Marabahan ini adalah pendampingan hukum, bantuan hukum dan tindakan hukum lain. Pendampingan hukum, bantuan hukum dan tindakan hukum lain dari kejaksaana ini untuk semua bidang pendapatan pajak dan retribusi daerah.

BANGUNAN rumah walet di tengah sawah hampir merata bisa ditemui 17 kecamatan di Kabupaten Batola. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batola saat  mendata sebanyak 700 lebih bangunan sarang walet di kabupaten setempat
BANGUNAN rumah walet di tengah sawah hampir merata bisa ditemui 17 kecamatan di Kabupaten Batola. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batola saat mendata sebanyak 700 lebih bangunan sarang walet di kabupaten setempat (banjarmasinpost.co.id/edi nugroho)

MoU ini dengan masa perjanjian kerja satu tahun ke depan dan berlaku sejak ditandatangani. Untuk bidang pendapatan pajak dan retribusi daerah yang disasar, sudah dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009. Dalam UU tersebut, terdapat 11 pajak daerah dan retribusi yang dapat dipungut. Kerja sama ini diharapkan dapat memaksimalkan pendapatan daerah melalui pajak. (banjarmasinpost.co.id/edi nugroho).

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved