Berita Banjarmasin

Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kalsel Serahkan Usulan Proyek Strategis Kalsel ke Menteri PUPR

Anggota Komisi V Bidang Infrastruktur dan Perhubungan DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda serahkan usulan-usulan pembangunan infrastruktur di Kalsel.

Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kalsel Serahkan Usulan Proyek Strategis Kalsel ke Menteri PUPR
Rifqi untuk Bpost
Anggota Komisi V Dapil Kalsel Serahkan usulan proyek strategis Kalsel ke Menteri PUPR 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Anggota Komisi V Bidang Infrastruktur dan Perhubungan DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda serahkan usulan-usulan pembangunan infrastruktur di Kalsel kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Usulan-usulan pembangunan yang juga menurut Legislator asal Kalsel ini penting terkait persiapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan diserahkan saat Rapat Kerja perdana Komisi V DPR RI bersama Menteri PUPR, Selasa (12/11/2019).

Dalam Rapat Kerja tersebut, Rifqi sempat paparkan beberapa pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas di Kalsel.

Sosok Pendamping Yuni Shara di Pernikahan Adik Krisdayanti, Larangan Ponakan Raul Lemos Dilanggar?

Ojek Online di Duga Pelaku Bom Bunuh Diri Mapolrestabes Medan, Tubuh Pelaku Hancur di Bagian Perut

Lamaran Robby Purba pada Ayu Ting Ting Bikin Heboh, Nasib Sohib Roy Kiyoshi Diramal Malah Begini

Diantaranya yaitu jembatan penghubung Kalimantan dan Pulau Laut, jalan bebas hambatan Banjarbaru-Batulicin, jalan akses ke Bandara Internasional Syamsuddin Noor, jalan lintas barat menuju kawasan Hulu Sungai serta dua bendungan yaitu Riam Kiwa dan Bendungan Kusan.

Menurut Rifqi, salah satu perkembangan proyek tersebut yaitu Jalan Lintas Barat di wilayah Margasari, Kabupaten Tapin yang sudah dilengkapi jembatan yang dibangun dengan biaya penuh dari swasta berdasar skema kerjasama Pemerintah dan Swasta mendapat apresiasi dari Menteri PUPR.

Rapat Kerja yang juga dihadiri seluruh Pejabat Eselon I Kementrian PUPR ini membahas soal persiapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim.

"Saya kembali mengingatkan tentang urgensi revisi UU Ibukota Negara yang baru agar senafas dengan Kebijakan Presiden untuk memindahkan lbu kota Negara ke Kaltim," kata Rifqi kepada Banjarmasinpost.co.id.

Dari hasil rapat tersebut, menurut Rifqi Komisi V dan Kementrian PUPR akan fokus pada pembangunan infrastruktur di lbukota yang baru tersebut.

Karena itu menurutnya landasan yuridis untuk mendukung upaya tersebut penting untuk segera disusun agar tidak memunculkan masalah di kemudian hari.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved