Berita Banjarmasin

Rencana Hibah Lahan Pembangunan Rutan di Kalsel Baru Dibahas di APBD Perubahan TA 2020

Pembahasan APBD Perubahan biasanya baru akan dibahas setelah pertengahan tahun berlalu dan ditetapkan di triwulan ketiga setiap tahunnya.

Rencana Hibah Lahan Pembangunan Rutan di Kalsel Baru Dibahas di APBD Perubahan TA 2020
banjarmasinpost.co.id/acm
Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Realisasi atas rencana hibah lahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk lokasi pembangunan rumah tahanan (Rutan) di Banua nampaknya tidak akan terealisasi dalam waktu dekat.

Pasalnya, anggaran untuk keperluan tersebut tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2020 yang sudah disepakati melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel, Senin (11/11/2019).

Hal ini dibenarkan Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK. Menurut politisi Partai Golkar ini, hibah lahan untuk keperluan pembangunan Rutan tersebut akan dibahas pada Pembahasan APBD Perubahan Kalsel Tahun Anggaran 2020.

Dilihat secara historis, Pembahasan APBD Perubahan biasanya baru akan dibahas setelah pertengahan tahun berlalu dan ditetapkan di triwulan ketiga setiap tahunnya.

Walau demikian, H Supian HK nyatakan pihaknya bersama SKPD terkait Pemerintah Provinsi Kalsel sudah membahas rencana hibah tersebut.

Pilkada Kalsel 2020, Ketua DPD Gerindra Minta Denny Indrayana Cari Nama Bakal Calon Wakil Gubernur

Polda Larang Penyebaran Foto dan Video Peledakan Bom Medan, Pelayanan Pembuatan SKCK Tetap Berjalan

Warga Hendak Bikin SKCK di Polres HSt Diperiksa Pasca Ledakan Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

Ia nyatakan pihaknya bersama Eksekutif akan melakukan penjajakan termasuk bertemu dengan Kementrian Hukum dan HAM RI untuk sikronkan rencana hibah tersebut.

Hal ini menurutnya penting agar nantinya jika proses hibah disetujui dan dimulai, maka Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM juga bisa sinergis dalam menurunkan dana pembangunan fisik Rutan di lokasi lahan yang rencananya dihibahkan.

"Kita akan jajaki dan bersama Gubernur akan menghadap ke Kementrian Hukum dan HAM supaya antara pusat, provinsi dan juga kabupaten/kota bisa seiring," kata H Supian HK.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Agus Toyib saat bertemu dengan Ketua DPRD Provinsi Kalsel menyuarakan usulan rencana pembangunan Rutan di Kalsel.

Hal ini menurutnya didasari keadaan dimana kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Kalsel yang sudah tak lagi ideal sehingga menurutnya dibutuhkan penambahan fasilitas pembinaan khususnya Rutan di Kalsel.

Dimana jumlah penghuni Lapas dan Rutan di Kalsel saat ini menurut Agus sudah rata-rata 300 persen melebihi dari kapasitas ideal.

Pilkada Banjar 2020: Sikapi Suara Minor tentang Incumbent, Begini Respon Saidi Mansyur

Cara Dhebun Agar Wajah Segar dan Cantik Setiap Saat dengan Treatment di Klinik Dr DE

Temuan Tak Terduga Syahrini Kala Reino Barack Pukuli Sosok Ini, Seteru Nikita Mirzani Sempat Kaget

Ia mengharapkan ada peran serta Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalsel pada aspek penyediaan lahan sebagai lokasi pembangunan fasilitas pembinaan baru.

Dijelaskan Agus, bagaimanapun di dalam Lapas maupun Rutan juga terdapat komunitas warga binaan yang merupakan masyarakat dan juga harus dipikirkan bersama-sama.

"Kami mohon dukungan Ketua (DPRD Kalsel) mendorong Gubernur atau Wali Kota supaya ada ketersediaan lahan untuk membangun Rutan mengurangi over kapasitas Lapas yang ada," kata Agus. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved