Ekonomi dan Bisnis

Kuota Habis, 300 Rumah Subsidi di Kalsel Belum Bisa Akad Kredit dengan Perbankan

Roy berharap pada 2020 masih tetap ada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi.

Kuota Habis, 300 Rumah Subsidi di Kalsel Belum Bisa Akad Kredit dengan Perbankan
banjarmasinpost.co.id/edi nugroho
Perumahan subsidi di Kompleks Grand Purnama II, di Jalan Trans Kalsel-teng Desa Tatah Makmur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dewan Pimpinan Deerah DPD Real Estat Indonesia (REI) Kalsel, memperkirakan ada sekitar 300 rumah subsidi di provinsi ini yang sudah terlanjur dibangun sejumlah developer atau pengembangan perumahan, tapi belum bisa akad kredit.

“Yaa ada sekitar 300 perumahan subsidi yang sudah dibangun sejumlah developer, tapi ngga bisa akad kredit. Ini faktor informasi, kuota rumah subsidi di Kalsel sudah habis,”kata Ketua DPD REI Kalsel Royjani Sjachril, Kamis (14/11/19)

Roy berharap pada 2020 masih tetap ada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi. Sekarang memang pilihannya adalah memakai program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) atau subsidi uang muka sampai 40 juta.

“DPR REI Kalsel sudah memperjuangkan ke DPP REI menemui presiden sampai saat ini rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta terkait habisnya kuota rumah subsidi. Di sisi lain, banyak sekali developer sudah terlanjur membangun rumah subsidi, tapi bisa akad kredit,” katanya.

Hobi Burung Berkicau, Polisi Tapin ini Punya Burung Andalan yang Selalu Menang Saat Lomba

Adegan Mesra Ayu Ting Ting & Robby Purba Tertangkap Kamera, Sohib Roy Kiyoshi Usap-usap Bagian Ini

Anggaran Pilgub Kalteng Capai Rp 382,2 Miliar, Pemprov Kalteng Bentuk Desk Pilkada

Menang 3-2 Atas Persebaya U-18, Ini Pencetak Gol Dari Barito Putera U-18 Termasuk Bagus Kahfi

Menurutnya, REI Kalsel sudah menyampaikan mengenai permohonan penambahan kuota di 2019 dan persiapan kuota FLPP 2020.

Bahkan Ketum DPP REI sudah menyampakan menyampaikan materi tentang sektor properti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin, 11 November 2019 silam.

“Komisi V DPR-RI berencana akan memanggil kementrian PUPR untuk konfirmasi soal kuota rumah subsidi,” katanya.

Menurut Roy, sebenarnya alternatif pilihan lain nasabah, yakni program BP2BT sebenarnya pokok kreditnya bisa lebih sedikit dan hutangnya tidak banyak lagi di bank. Nasabah juga bisa memilih ke bank syariah juga flat angsurannya sampai akhir.

Tangkap Pencuri Mobil dan Penadah, Polsek Tamban Amankan Mobil Toyota Avanza

Postingan Eks Istri Raul Lemos Kala Isu Selingkuh Krisdayanti Muncul, Shechah Sagran : Diam & Telan

Ayah Tiri Pemerkosa Masih Berkeliaran, Korban Jadi Takut hingga Sering Melamun

Menurutnya, DPP REI pusat mengusulkan dua hal ke ke DPR RI. Pertama, menambah kuota FLPP dari Rp 11 Triliun menjadi 29 Triliun agar kuota rumah subsidi mencapai 300.000 unit lewat APBN-perubahan.

Usulan kedua, sambung Roy, apabila APBN-perubahan tidak bisa mengakomodir, maka dengan anggaran Rp 11 Triliun yang ada di rubah suku bunganya. Dulunya 5 persen menjadi 7 s/d 8 persen selama 15 sampai 20 tahn sehingga jumlah unit di subsidi meningkat menjadi 150.000 unit dan di tambah BP2BT 40.000 unit. (Banjarmasinpost.co.id/edi nugroho)

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved