Berita Tapin

Awal Desember 2019, SKTM Bakal Tak Berlaku di Puskesmas dan RSUD Datu Sanggul Rantau

Terhitung sejak 2 Desember 2019, pelayanan Jamkesda di Tapin tidak lagi berlaku di layanan kesehatan baik di Puskesmas maupun RSUD Datu Sanggul

Awal Desember 2019, SKTM Bakal Tak Berlaku di Puskesmas dan RSUD Datu Sanggul Rantau
KOMPAS.com/MARKUS YUWONO
Ilustrasi-Surat pernyataan siap dikutuk apabila berbohong saat ajukan SKTM di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU -  Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi warga Kabupaten Tapin di seluruh Puskesmas dan RSUD Datu Sanggul Rantau tak berlaku lagi pada 2 Desember 2019 ini.

Itu artinya warga tidak mampu di Kabupaten Tapin tidak dapat lagi menggunakan surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang dikeluarkan Kantor Kelurahan atau Kantor Kepala Desa, saat berobat di fasilitas kesehatan.

Konsekwensi lainnya, pasien rawat inap di RSUD Datu Sanggul Rantau yang mengandalkan SKTM per 1 Desember 2019 akan dikenakan tarif seperti layanan pasien umum lainnya.

Pemerintah di level Kecamatan dan Kelurahan serta Perdesaan diminta menyampaikan kepada warga miskin agar mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Tapin.

Terdampak Semburan Gas di Pampanan, Dinas Pertanian Ambil Sampel Padi dan Jagung untuk Diperiksa

Baru Selesai Kunker, Dewan Banjarbaru Kunker Lagi

Rifkinizamy Minta Pemda di Kalsel Susun Studi Kelayakan Proyek Infrastruktur Perhubungan Strategis

Heboh Korupsi Dana Desa Makmur, Ternyata Agustus 2019 Mantan Kades Lokbuntar Juga Jadi Tersangka

Para Camat, Kepala Desa dan Lurah diminta Pemerintah Kabupaten Tapin menyosialisasikan rencana Pemerintah Kabupaten Tapin dengan bijak kepada warga setempat.

Pemerintah Kabupaten Tapin melakukan integrasi dengan data kepesertaan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tapin yang telah terdaftar di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Abid Wardhana, Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin dikonfirmasi reporter Banjarmasinpost.co.id, Jumat (15/11/2019) membenarkan adanya kebijakan itu.

Menurut Abid, selama ini warga pengguna SKTM mendapat layanan fasilitas kesehatan di Puskesmas dan RSUD Datu Sanggul Rantau melalui anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.

Dinas Sosial Kabupaten Tapin, jelasnya tidak pernah mengeluarkan produk berupa SKTM.

Saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Tapin juga belum melaksanakan verifikasi dan validasi data warga kurang mampu pengguna SKTM di Kabupaten Tapin.

Menurutnya surat edaran Pemerintah Kabupaten melakukan integrasi warga miskin di Kabupaten Tapin dengan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) pada BPJS Kesehatan sudah diterimanya.

"Kami belum mendapatkan penjelasan terkait rencana tersebut. Kami menunggu arahan kepala dinas lebih dahulu," katanya.

Korban Kecelakaan Adu Kuat Truk Tangki CPO vs Pengendara Roda Dua di Kotabaru Jadi 2 Orang Tewas

Heboh Dana Desa Dikorupsi untuk Investasi Bodong, Kejari Banjar Ungkap Proyek Fiktif di Desa Makmur

Krisdayanti Histeris Saat Raul Lemos Disebut Akan Nikah Lagi, Ini Ancaman Ibu Aurel Hermansyah

Diakuinya, selama ini memang pelayanan pasien yang kurang mampu menggunakan SKTM langsung berhubungan dengan Puskesmas atau manajemen RSUD Datu Sanggul Rantau," katanya.

Sekretaris Desa Hiyung, Junaidi mengaku belum menerima surat edaran terkait rencana Pemerintah Kabupaten Tapin melalukan integrasi kepesertaan penerima Jamkesda dengan data kepesertaan Jamkesnas pada BPJS Kesehatan.

"Belum ada surat edaran yang kami terima," katanya kepada reporter Banjarmasinpost.co.id. (banjarmasinpost.co.id/ mukhtar wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved