Berita Tanahlaut

Penyedia Barang dan Jasa Datangi KPPN Pelaihari, Ternyata Ini Tujuannya

KPPN Pelaihari menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan perwakilan satuan kerja yang memiliki pagu besar

Penyedia Barang dan Jasa Datangi KPPN Pelaihari, Ternyata Ini Tujuannya
istimewa/KPPN Pelaihari
KPPN Pelaihari menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan perwakilan satuan kerja yang memiliki pagu besar dan mengelola kegiatan yang bersifat kontraktual didampingi para rekanan penyedia barang dan jasa. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Kalimantan Selatan, KPPN Pelaihari menjadi lini terdepan dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perbendaharaan kepada masyarakat di Kabupaten Tanahlaut.

Dalam hal ini KPPN Pelaihari mempunyai tugas penting dalam penyaluran APBN.

Reformasi Birokrasi yang bergulir sejak tahun 2007 pada Ditjen Perbendaharaan telah banyak membawa perubahan yang signifikan pada KPPN sebagai unit kerja yang melaksanakan proses pengelolaan Negara, baik perubahan organisasi, proses bisnis maupun sumber daya manusia.

Perubahan ini perlu disampaikan kepada masyarakat luas. Terutama pada pihak penyedia barang dan jasa rekanan Satker mitra kerja KPPN sebagai penerima layanan secara langsung.

Agar agenda reformasi birokrasi ini dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan, saat ini KPPN Pelaihari termasuk salah satu unit kerja di Kementerian Keuangan yang diberi amanah untuk mengimplementasikan Zona Integritas WBK/WBBM.

SESAAT LAGI Live Mola TV! Live Streaming TV Online Brazil vs Argentina Brasil Global di www.mola.tv

Formasi Kemenag Akhirnya Dibuka, Berlangsung Hingga 29 November

6 Cara Memilih Susu Formula yang Benar untuk Anak dan Tips Menyajikan Susu Formula yang Tepat

Dewan Pengupahan Kalsel Minta Kabupaten Kota Segera Usulkan Besaran UMK

KPPN Pelaihari telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB pada tahun 2018.

Saat ini juga menjalankan program mempertahankan predikat WBK tersebut serta menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Karenanya selain dibutuhkan komitmen yang tinggi dari internal KPPN, juga perlu dukungan penuh dari para stakeholder dalam pelaksanaan implementasi program ini.

Dari itu terang Kepala KPPN Pelaihari Woro Triwening Renggani kepada Banjarmasinpost.co.id, Jumat (15/11/2019) KPPN Pelaihari menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan perwakilan satuan kerja yang memiliki pagu besar dan mengelola kegiatan yang bersifat kontraktual didampingi para rekanan penyedia barang dan jasa.

FGD dilaksanakan di Ruang Mini Treasury Learning Center (TLC) kemarin berisi paparan mengenai proses bisnis pencairan dana di KPPN dan juga terkait mekanisme rencana penarikan dana oleh Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PDMS)Widyastuti Puji Lestari dan tim.

Acara berlangsung cukup menarik, para peserta antusias menyimak paparan narasumber dan pada sesi tanya jawab, beberapa peserta memanfaatkannya dengan menanyakan ketentuan-ketentuan tentang pencairan dana dan pengajuan rencana penarikan dana khususnya menjelang akhir tahun anggaran.

Pada penghujung acara, dilaksanakan penandatanganan pakta integritas antara Satuan Kerja, penyedia barang dan jasa dan KPPN Pelaihari, untuk berkoordinasi dengan baik dalam proses pelaksanaan anggaran serta sebagai bentuk dukungan kepada KPPN Pelaihari dalam mengimplementasikan Zona Integritas menuju WBBM.

Pink-pink Garap Single Baru, Siapkan Lagu Banjar

Jadwal Live TV Online Timnas U-23 Indonesia Vs Iran di Ujicoba ke-2 Jelang SEA Games 2019, LIVE RCTI

Manfaat Minum Susu bagi Kesehatan Tubuh, Bagus untuk Kesehatan Tulang, Jantung Sehat dan Gigi

Diharapkan ujar Woro dengan pemahaman yang baik mengenai proses pencairan dana dan rencana penarikan dana, maka semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan APBN termasuk pihak penyedia barang dan jasa akan mendukung dan memperlancar proses pengelolaan APBN sesuai ketentuan, menghilangkan indikasi gratifikasi dan pungutan liar dalam pengadaan barang ataupun jasa, meminimalisir tagihan kepada negara yang tidak sesuai ketentuan serta masyarakat dapat lebih mengenal peran dan fungsi KPPN dalam pengelolaan APBN.

(Banjarmasinpost.co.id/milna sari)

Penulis: Milna Sari
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved