Berita Banjarmasin

Minta Pengecer Tidak Jual Gas Subsidi, Hiswana Migas Kalsel Desak Perwali Larang Segera Diberlakukan

Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) mengharapkan rencana peraturan wali kota (perwali) yang mengatur selain pangkalan

Minta Pengecer Tidak Jual Gas Subsidi, Hiswana Migas Kalsel Desak Perwali Larang Segera Diberlakukan
banjarmasinpost.co.id/edi nugroho
ANTREAN ratusan warga dengan membawa foto copy kartu keluarga (KK) dan KTP untuk mendapatkan gas elpiji subsidi 3 kg, Jumat (25/1/19) siang lalu, di halaman Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjamasin Tengah. Kondisi serupa terjadi di Jalan Pembangunan II, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Pangkalan elpiji ini malah mewajibkan warga memperlihatkan kartu keluarga (KK) asli untuk bisa membeli elpiji seharga Rp17.500. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) mengharapkan rencana peraturan wali kota (perwali) yang mengatur selain pangkalan elpiji maka tidak boleh berjualan gas ke masyarakat segera diterapkan.

“Bila perwali ini sudah dikaji dan dipertimbangkan pemko adalah sebagai solusi untuk matasi masalah elpini 3 untuk diterapkan maka kami mendukung untuk segera diperlakukan. Dan yang tidak kalah penting pengawasannya segera ditetapkan,” kata Ketua Hiswana Migas Kalsel, Syaibani, Minggu (17/11/19).

Sementara itu, rencana peraturan wali kota (perwali) yang mengatur selain pangkalan elpiji maka tidak boleh berjualan gas ke masyarakat semakin menguat. Dengan keberadaan perwali tersebut, Satpol PP dibantu aparat kepolisian bisa menyita elpiji yang dijual di warung-warung.

BREAKING NEWS - Heboh! Festival Pasar Terapung Lokbaintan Diikuti 558 Jukung, Bule Australia Hadir

KESEDIHAN Adik Krisdayanti, Anang Hermansyah dan Ashanty Mendadak Tak Hadiri Pernikahannya, Ada Apa?

VIRAL Video Emak-emak Seperti Tak Berdosa Tenteng Tas dengan Pede, Ternyata Curi Tas dari Toko Ini

Jadi Sasaran Pengendara Ngantuk, Ban Besar Batupiring Dipensiunkan, Puluhan Tahun Jadi Marka Jalan

“Iya, dengan dasar perwali itu maka Satpol PP bisa menyita gas melon yang masih dijual di warung-warung,” kata Asisten II bidang perekonomian Pemko Banjarmasin, Djoyo Pudjadi.

Menurut Djoyo, dengan perwali hanya pangkalan saja yang boleh menjual elpiji subsidi barang dalam pengawasan tersebut. Satpol PP bukan merampas elpiji subsidi yang dijual di warung, tapi sifatnya mengamankan saja.

“Elpiji yang masuk ketegori barang dalam pengawasan itu tidak boleh distribusikan secara sembarangan,” katanya.
Menurutnya, warung-warung menjual elpiji subsdi akan ditanya apakah ada izinya atau tidak. Jika tidak ada izinnya, maka gas melon
akan disita. Ada dua pilihan, bagi pengecer gas melon, yakni diproses pidana hukuman tiga bulan penjara atau membawa denda Rp50 juta

“Pilihan ketiga, elpiji subsidi yang dijual di warung akan diangkut. Ingat bukan dirampas. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) punya kewenangan untuk melakuan penertiban barang subsidi,” katanya.

Ditambahkannya, elpiji subsidi yang diamakan beserta pemilik warung itu akan dimintai proses verbalnya dari mana mendapatkan elpiji subsidi dalam pengawasan tersebut. Jika langkah ini bisa dilakukan, maka aspek penjeraan bisa terbina dan terbangun.

Menurutnya, dengan pola ini diharapkan elpiji subsidi itu bisa sampai ke tangan orang yang benar-benar membutuhkan. Elpiji subsidi itu selama ini seolah-olah barang dagangan, padahal gas melon itu merupakan barang pengawasan.

“Saat ini elpiji subsidi itu menjadi barang komoditas dan barang sangat yang menggiurkan untuk bisa dimainkan secara bisnis,” katanya.

Untuk penggodokan perwali yang mengatur selain pangkalan elpiji maka tidak boleh berjualan gas ke masyarakat ini sudah beberapa kali rapat. Saat ini perwali itu sudah berada di bagian hukum Kota Banjarmasin.

“Begitu sudah ditandatangani wali kota, maka dengan perwali kita akan melakukan eksekusi di lapangan. Mudah-mudahan tak sampai awal 2010, maka perwali itu sudah bisa dilaksanakan. Kan perwali itu dibuat di intern kita saja,” katanya.

Menurutnya, dengan perwali tersebut, maka pemko bisa melakukan pembelaaan terhadap warga miskin yang memerlukan gas subsidi. Selama ini di Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah suskses menerapkan perwali yang mengatur selain pangkalan elpiji maka tidak boleh berjualan gas ke masyarakat.

“Memang berat mengeluarkan perwali ini, tapi harus kita lakukan. Dengan adanya perwali ini, maka pemko akan melakukan shock terapy. Saat penertiban gas melon ini kita dengan dasar perwali dan perda elpiji. Saya lupa nomernya,” kata Dodjo.

Dodjo menambahkan saat perwali sudah terbit, maka semua agen dan pangkalan akan dipanggil untuk sosaliasi perwali ini. Jadi saat dilakukan penertiban, maka agen dan pangkalan tidak kaget dan bingung.(Banjarmasinpost.co.id/edi nugroho).

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved