Berita Kabupaten Banjar

Pro dan Kontra Tanggapan Masyarakat Kabupaten Banjar Soal Aturan Sertifikasi Pernikahan 2020

Aturan baru tersebut adalah sertifikasi perkawinan atau pernikahan. Nantinya diwajibkan untuk mengikuti kelas atau bimbingan pra nikah, supaya mendapa

Pro dan Kontra Tanggapan Masyarakat Kabupaten Banjar Soal Aturan Sertifikasi Pernikahan 2020
kompas.com
ilustrasi pernikahan 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Pada 2020 nikah tak cuma cukup modal cinta. Pemerintah RI melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) membuat Syarat untuk pasangan mau menikah.

Aturan baru tersebut adalah sertifikasi perkawinan atau pernikahan. Nantinya diwajibkan untuk mengikuti kelas atau bimbingan pra nikah, supaya mendapat sertifikat yang selanjutnya dijadikan syarat perkawinan

Sertifikasi ini penting menjadi bekal pasangan yang hendak menikah. Sebab, melalui kelas bimbingan sertifikasi, calon suami istri akan dibekali pengetahuan seputar kesehatan alat reproduksi, penyakit-penyakit yang berbahaya yang mungkin terjadi pada pasangan suami istri dan anak, hingga masalah stunting.

Pogram sertifikasi perkawinan ini baru akan dimulai tahun 2020.Lamanya kelas bimbingan untuk setiap calon suami istri hingga akhirnya mendapat sertifikat yaitu tiga bulan.

Dukung Operasional Bandara Syamsuddin Noor, Kanwil DJBC Kalbagsel Terbitkan Izin Kawasan Pabean

"Belum pakai itu. Masih Tidak ada sertifikat pernikahan. November 2019 ini saya menikahnya, untuk tidak di 2020 nanti. Iya persyaratannya masih normal-normal saja," ucap Amad warga Cindaialus Martapura.

Dia mengatakan tapi kalau untuk arahan pra nikah memang ada? Adanya arahan pra nikah kayatu aja. Kaya diberi informasi perihal pernikahan saja, gitu aja, " katanya.

Nantinya, Kemenko PMK juga akan menggandeng Kementerian Agama RI ( Kemenag ) dan Kementerian Kesehatan RI ( Kemenkes ) dalam pelaksanaan program ini.

Pihak Kementerian Kesehatan akan menjadi pihak yang memberi informasi soal kesehatan dan penyakit seputar orang tua dan keluarga, sementara Kementerian Agama berkaitan dengan urusan pernikahan.

Kementerian Koordinator PMK juga berencana akan membuat bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin.

Pada alurnya , Di Kabupaten Banjar urusan proses pernikahan juga melalui Pembakal atau kepala desa. Ada yang menyambut siap-siap saja namun ada juga yang menilai jika hal ini membuat urusan semakin ribet.

Halaman
123
Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved