Berita Kabupaten Banjar

Pemkab Banjar Usul Status PD Jadi PT, Dewan Syaratkan ini

Keinginan Pemerintah Kabupaten Banjar menaikkan status tiga perusahaan daerah (PD) menjadi perseroan terbatas (PT) hingga kini masih berproses

Pemkab Banjar Usul Status PD Jadi PT, Dewan Syaratkan ini
banjarmasinpost.co.id/roy
Wakil Ketua DPRD Banjar H Achmad Zacky Hafizie 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Keinginan Pemerintah Kabupaten Banjar menaikkan status tiga perusahaan daerah (PD) menjadi perseroan terbatas (PT) hingga kini masih berproses di gedung dewan setempat.

Namun anggota DPRD Banjar yang baru tak ingin terburu-buru membahas usulan tersebut.

Mereka memilih berhati-hati karena hal tersebut berpotensi memunculkan suara minor jika tanpa ditopang data komprehensif.

"Pada prinsipnya kami tak menghalangi. Kami cuma menghendaki data dukungnya dulu sebagai bahan kami untuk mengetahui kondisi perusda dan menilai perlu tidaknya statusnya dinaikkan menjadi PT," ucap H Akhmad Zacky Hafizie, wakil Ketua DPRD Banjar, Senin (18/11/2019).

Data yang ia maksud yakni modal awal (aset) dan laporan keuangan.

Perselingkuhan Irish Bella dari Ammar Pasca Kehilangan Bayinya Tak Mungkin Terjadi Kata Sosok Ini

Mobil Rp 2 Miliar Mulan Jameela Disorot Seusai Pamer Rumah Mewah, Istri Ahmad Dhani Lakukan Ini

Perlakuan Al El Dul Saat Ultah Suami Maia Estianty, Irwan Mussry, Putra Ahmad Dhani Malah Begini

"Ini sangat kami perlukan karena dari data tersebut kami bisa melihat kondisi perusda, sehat tidaknya, prospeknya bagaimana yang pada akhirnya akan menentukan keputusan perlu tidaknya dinaikkan statusnya," tandas Zacky.

Tanpa adanya data tersebut, lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banjar ini, sulit bagi pihaknya melakukan pembahasan usulan penaikkan status perusda menjadi PT.

"Kalau kami tergesa-gesa menyetujui, nanti publik bisa menduga kami dapat apa-apa dan jika misal kelak ada masalah, kami yang akan persalahkan," sebutnya.

"Apalagi telah menjadi rahasia umum, perusda kerap jadi bancakan oknum tertentu. Nah itu yang hendak kita bersihkan sekaligus mengukur layak tidaknya menjadi PT. Kalau misal setelah jadi PT malah anjlok kan percuma, lebih baik tetap berstatus perusda," tandasnya.

Selain itu, lanjutnya, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 54 tahn 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pemerintah daerah yang mengusulkan perubahan status perusda menjadi PT mesti menguasai saham mayoritas sebesar 51 persen.

Halaman
123
Penulis: Idda Royani
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved