Berita Tanahbumbu

Hasil Reses Anggota Dewan Diserahkan ke DPRD Kabupaten Tanahbumbu, Mencuat Keluhan Infrastruktur

Hasil Reses Anggota Dewan Diserahkan ke DPRD Kabupaten Tanbu, Mencuat Keluhan Infrastruktur

Hasil Reses Anggota Dewan Diserahkan ke DPRD Kabupaten Tanahbumbu, Mencuat Keluhan Infrastruktur
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, M Syaripuddin. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah melakukan reses di sepuluh titik di sepuluh Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu hingga Sabtu (16/11/2019), Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel yang terpilih di Dapil Kalsel VI, M Syaripuddin langsung mengkomunikasikan keluhan warga ke DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasalnya, pada rentang waktu tersebut, DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sedang dalam proses penyusunan APBD murni Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran (TA) 2020.

"Aspirasi dari masyarakat yang jadi kewenangan Pemkab Tanah Bumbu langsung kami serahkan ke DPRD Tanbu," kata M Syaripuddin.

Menurutnya, hampir keseluruhan aspirasi dan keluhan yang paling mencuat di sepuluh Kecamatan tersebut bisa terakomodasi melalui APBD murni Kabupaten Tanah Bumbu TA 2020.

Termasuk diantaranya keluhan soal kurang merata dan lancarnya distribusi air bersih yang cukup luas khususnya di musim kemarau termasuk di Kecamatan Mentewe, Karang Bintang, Sungai Loban dan Kuranji. 

Reaksi Tak Terduga Roy Kiyoshi ke Sosok yang Bikin Vlog Rumah Makan Ruben Onsu Pakai Pesugihan

Ketidakbahagiaan Reino Barack Nikahi Syahrini Dituduhkan & Dibanding Luna Maya, Incess Jawab Ini

Senasib Via Vallen! Daftar Artis Wajah Bermasalah Pasca Perawatan, Jessica Iskandar Hingga Ayu Dewi

"Ini ternyata bisa masuk di APBD Kabupaten Tahun 2020, apalagi Tahun 2020 Kabupaten Tanbu juga akan dapat alokasi dana APBN sekitar Rp 17 miliar untuk benahi air bersih," kata M Syaripuddin.

Keluhan terkait infrastruktur baik jalan dan jembatan di beberapa titik Kecamatan yang jadi kewenangan Kabupaten juga menurut M Syaripuddin juga akan dibenahi melalui APBD Kabupaten Tanah Bumbu TA 2020.

Sedangkan beberapa keluhan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalsel maupun Pemerintah Pusat saat ini dipilah untuk dilaporkan untuk ditindaklanjuti bersama.

Diantaranya keluhan terkait puluhan Kepala Keluarga di Kecamatan Angsana yang merupakan peserta program transmigrasi nelayan dari Aceh.

Mereka menurut M Syaripuddin terkendala alat melaut yang tradisional dan hanya bisa melaut di musim tertentu saja. Hal ini menjadi masalah karena merupakan suatu kemunduran apa yang mereka rasakan did aerah aslinya di Aceh.

"Disana mereka sudah pakai alat moderen dan melaut sepanjang tahun. Sedangkan sekarang mereka hanya bisa musiman dan saat tidak musim melaut mereka kerja serabutan," terangnya.

Selain itu di Kecamatan yang sama juga didapati keluhan terkait ancaman abrasi air laut yang dikhawatirkan warga bisa mengancam keberadaan kampung nelayan di kawasan tersebut.

Ada pula keluhan dari para aparatur desa yang mempertanyakan program dan anggaran pemerintahan desa yang menurut M Syaripuddin dikeluhkan belum berjalan.

Dalam waktu dekat, Ia nyatakan akan melakukan rapat-rapat dengan SKPD terkait untuk mengurai dan mencari jalan keluar masalah-masalah tersebut.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Royan Naimi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved