Berita Banjarmasin

Komisi IV DPRD Kalsel Sebut Ada Perusahaan Belum Terapkan Perda Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel masih dapati ada perusahaan yang belum sepenuhnya mematuhi Perda Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Komisi IV DPRD Kalsel Sebut Ada Perusahaan Belum Terapkan Perda Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
banjarmasinpost.co.id/ achmad maudhody
Lutfi Syaifuddin, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel masih dapati ada perusahaan yang belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di lingkungan kerjanya.

Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan dari hasil kunjungan kerja Komisi IV ke dalam daerah sejak awal bulan Nopember 2019 untuk memantau aspek ketenagakerjaan di Banua.

Dijelaskan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, H M Luthfi Saifuddin, hal masih belum terpenuhi diantaranya terkait jumlah minimal pekerja dari kaum difabel di dalam perusahaan.

Dimana Perda Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang disahkan pada Bulan Desember 2018 lalu ini mengatur bahwa di perusahaan setidaknya ada satu persen pekerja difabel dari total orang dipekerjakan perusahaan.

Heboh Kasus Investasi Bodong Kampung Kurma, OJK Harapkan Masyarakat Kalsel Tak Ada yang Jadi Korban

Tiga Pasangan Bakal Calon Komunikasi DPD PAN Banjarbaru, Emi Tunggu Mereka Resmi Mendaftar

Agro Wisata Kampung Durian Desa Biih Masuk Destinasi Wisata Karangintan

Rumah Sakit Bhayangkara Terima Perawatan Pecandu Narkoba, Identitas Pasien Dirahasiakan 

H M Luthfi tak menampik belum dipatuhinya secara sempurna terkait Perda tersebut disebabkan masih belum tersosialisasinya secara menyeluruh Perda tersebut.

Pasalnya, dari komunikasinya dengan beberapa Manajemen Perusahaan, menurut Luthfi mereka menyatakan belum mengetahui sepenuhnya apa saja yang diatur dalam Perda Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

"Mereka ada yang terkejut bahwa Perda itu sudah berlaku. Kami ingatkan sekaligus sosialisasikan dan ingatkan Perda tersebut di sana dan mereka janji akan upayakan sesuai Perda," kata H M Luthfi.

Menurutnya, dalam Perda yang juga merupakan turunan dari Undang-Undang terkait kaum difabel tersebut, selain perusahaan, juga diatur jumlah minimal pekerja difabel untuk instansi Pemerintah.

Bahkan untuk instansi Pemerintah, jumlah minimal pekerja dari kaum difabel lebih besar yaitu dua persen dari total orang yang dipekerjakan.

Menurut Luthfi, jika tak ada upaya nyata dari perusahaan-perusahaan untuk menyesuaikan dengan Perda tersebut, pihaknya bisa saja merekomendasikan agar SKPD terkait memberikan teguran berupa surat peringatan.

Terpisah, Pembina Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Kalsel, Sintya menyatakan pihaknya berharap tak ada lagi konsep pemikiran untuk mengasihani kaum difabel.

Sebaliknya, menurutnya kaum difabel lebih membutuhkan kesempatan yang sama besar baik untuk akses pendidikan, kesehatan dan peluang kerja.

NEWSVIDEO : Pilkada Kalsel 2020, Paman Birin Mendaftar Bacalon Gubernur ke Partai Gerindra Kalsel

Handil Berkat Karya Landasan Ulin Barat Geger Mayat Lelaki Terkapar, Kepalanya Terendam Air

Tangis Istri Cecep Reza Ditenangkan Marshanda, Vanessa Angel Ucap Ini Saat Bombom Meninggal Dunia

Dengan kesempatan yang sama, Sintya optimis para difabel bisa dan mampu bersaing dengan orang-orang lainnya.

"Beri mereka kesempatan yang sama, ini akan tumbuhkan kepercayaan diri dan kikis belas kasihan sehingga mereka bisa maju. Kalau dikungkung dengan kata-kata belas kasihan mereka akan semakin terpuruk," kata Sintya. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved