Opini Publik

Polemik Pengawas Pilkada

Cuaca panas politik ke-daerah-an mulai nampak kepermukaan, kendati lonceng pertanda dimulainya perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) belum dibu

Polemik Pengawas Pilkada
web
ilustrasi pilkada

Oleh: M Rezky Habibi Ramadhani
Mahasiswa Magister Hukum ULM

Cuaca panas politik ke-daerah-an mulai nampak kepermukaan, kendati lonceng pertanda dimulainya perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) belum dibunyikan.

Hal tersebut dapat dicermati dengan bermunculannya sejumlah survei bursa calon melalui polling yang tersebar di media sosial dan munculnya sejumlah tokoh-tokoh banua secara terbuka mendeklarasikan diri maju melalui jalur perseorangan (independen) maupun menyambangi partai politik untuk mendapatkan perahu dukungan digelaran pilkada, baik untuk pemilihan gubernur, bupati maupun wali kota di Bumi Lambung Mangkurat.

Dalam perhelatan pilkada serentak 2020 dengan pemungutan suara pada 23 September 2020 berdasarkan PKPU 15 tahun 2019, tercatat 270 daerah di Indonesia melaksanakan gelaran pilkada yang terdiri dari 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati dan 37 pemilihan wali kota, termasuk di Kalimantan Selatan.

Bila ditarik ke belakang, konstitusi memberikan pilihan untuk gelaran pilkada apakah dilaksanakan melalui DPRD ataukah langsung dipilih oleh rakyat daerah. Hal inilah yang sempat menimbulkan polemik di tahun 2014 yang melahirkan perppu agar pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat daerah.

Tentu saja pilihan politik hukum pilkada langsung harus dimaknai sebagai bentuk koreksi terhadap sistem pemilihan melalui DPRD dan pendidikan politik rakyat daerah agar dapat melahirkan demokrasi lokal yang berkualitas guna mengarah pada demokrasi ideal serta memberikan legitimasi kuat terhadap calon yang terpilih langsung dari rakyat daerah.

Adanya usulan Mendagri untuk mengembalikan sistem pemilihan melalui DPRD dengan argumentasi biaya politik yang tinggi dalam pemilihan langsung tentu tidak tepat. Tingginya biaya politik dalam pemilihan langsung paling tidak dapat di lacak dalam 2 hal.

Pertama, fenomena mahar politik yang sudah menjadi pengetahuan umum dalam sistem kepartaian di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari penentuan calon yang merupakan kewenangan dari DPP partai politik.

Kedua, soal politik uang, selama angka kemiskinan masih tinggi dan kesejahteraan rakyat daerah belum terwujud maka praktik politik uang dalam setiap hajatan pilkada akan terus muncul.

Maka penurunan angka kemiskinan, perwujudan kesejahteraan rakyat daerah serta perbaikan sistem kepartaian semestinya yang harus didorong oleh pemerintah sebelum mengetengahkan soal pemilihan melalui DPRD yang dapat terjebak dalam kemunduran demokrasi. Mengingat soal tingginya biaya politik tidak ditentukan oleh sistem pemilihan melalui DPRD maupun sistem pemilihan langsung.

Halaman
123
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved