Berita Batola

BP2RD Batola Panggil 50 Pengusaha Walet Sosialisasi Pajak Panen Walet 10 Persen

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batola segera memangil 50 pengusaha walet untuk diberikan sosialasi kewajiban 10 persen pajak.

BP2RD Batola Panggil 50 Pengusaha Walet Sosialisasi Pajak Panen Walet 10 Persen
banjarmasinpost.co.id/edi nugroho
Bangunan rumah walet di tengah sawah hampir merata bisa ditemui 17 kecamatan di Kabupaten Batola. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batola saat mendata sebanyak 700 lebih bangunan sarang walet di kabupaten setempat liar. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - JIKA tak ada aral, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batola akan segera memangil 50 pengusaha walet untuk diberikan sosialasi kewajiban 10 persen pajak panen walet dan sanksi hukumnya.

“Mudahan dalam waktu dekat kita akan memanggil 50 pengusaha walet. Mereka akan mendapatkan edukasi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Marabahan soal kewajiban pajak walet dan sanksi hukumnya. Diperkirakan pemanggilan para pengusa walet itu awal Desember 2019,” kata Ali Akbar, Kabid Retribusi dan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batola, Rabu (20/11/19).

Menurut Ali, para pengusaha walet yang dipanggil itu adalah yang sudah terbukti panen dan menghasilkan terlepas berizin atau tidak berizin. Para pengusaha walet yang dipanggil itu tersebar di Marabahan dan Tabukan.

Badan Pengelolaan Pajak Batola Sambut Baik Tawarkan Kejaksaan Untuk Empat Gembok Setiap Rumah Walet

Potensi Pajak Walet Tinggi, Pemkab HST Baru Kumpulkan Rp 2 Juta dari Target Rp 37 Juta

“Mudahnya jika seorang pengusaha walet itu panen Rp10 juta, maka pajak yang harus dibayar ke Pemda itu Rp1 juta atau 10 persen dari hasil panen,” katanya.

Menurutnya, kejaksaaan Marabahan dilibatkan dalam sosialias ini karena jaksa merupakan tim penertiban dari penunggak pajak walet ini. BP2RD Batola akan lebih mengutamakan mengundang pengusaha walet menghasilkan atau panen tapi tidak berizin dari pada mengundang pengusaha walet berizin tapi tidak menghasilkan.

“Untuk penggembokan denga empat gembok satu rumah walet sesuai arahan Kejari Marabahan akan dilaksanakan pada awal 2020,” katanya. (Banjarmasinpost.co/id/edi nugroho).

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved