Tajuk

Anggaran Jalan-jalan

TOTAL APBD 2019 Pemko Banjarmasin mencapai Rp 1,7 triliun. Namun yang belum terserap untuk keperluan pembangunan sesuai perencanaannya, Rp 600 miliar

Anggaran Jalan-jalan
kontan
Ilustrasi 

BANJARMASINPOST.CO.ID - TOTAL APBD 2019 Pemko Banjarmasin mencapai Rp 1,7 triliun. Namun yang belum terserap untuk keperluan pembangunan sesuai perencanaannya, sebesar Rp 600 miliar.

Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah, cukup kaget mendapati angka Rp 600 miliar itu saat melakukan pertemuan dengan jajarannya, Selasa (19/11).

Bila tidak terserap semua, bakalan menjadi sisa anggaran. Dan menurutnya, angka itu cukup besar terlebih dibangidng angka sisa anggaran pada tahun lalu yang mencapai Rp 300 miliar. Seakan mengajak para kepala dinas dan stafnya yang hadir dalam pertemuan untuk menghitung, dengan uang segitu, bisa bikin jalan-jalan di Kota Banjarmasin menjadi lebih mulus. Apalagi kalau Rp 600 miliar. Karena itu, diperintahkannya kepada jajaran pemko supaya bekerja maksimal. Jangan sampai terjadi, sisa anggaran malah lebih besar dari tahun lalu.

Idealnya, anggaran terserap sesuai dengan perencanaan kegiatan. Tapi jika sangat banyak anggaran yang tak teserap kegiatan, itu artinya ada yang tidak klop antara perencanaan dengan kegiatannya. Bisa jadi, kegiatannya gagal atau tidak terealisasi sepenuhnya karena perencanaan yang tidak matang. Hal yang muncul kemudian banyak dalih pembenaran, menutupi lemahnya penyerapan anggaran.

Sedangkan masyarakat, tak perlu banyak dalih dari para pejabatnya. Disediakan Rp 100 miliar, berhasil terserap. Diberi anggaran Rp 300 miliar, berhasil terealisasi membangun sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Jangan sampai ada pejabat bilang, msyarakat tahunya hanya ngomel.

Atas situasi yang demikian, perlu kiranya bagi jajaran di lingkup pemerintah daerah untuk mengubah pola perencanaan. Tidak hanya hebat merancang membangun sesuatu, tapi juga benar-benar matang dalam hal perhitungan waktu dan tahapan realisasi kegiatannya.

Perlu pula ditinggalkan, pola kerja yang menghabiskan anggaran untuk kegiatan bepergian. Bermiliar-miliar rupiah digunakan untuk kerja kuno yang bernama studi banding atau studi tiru atau istilah-istilah serupa lainnya.

Alasan belajar ke daerah lain, dikemas dengan bahasa asing yang kenyataannya sama saja dengan jalan-jalan. Era digital, ingin tahu peraturan daerah lain (perda), buka internet. Segala tentang kemajuan daerah lain, tinggal klik.

Berlomba-lomba dalam smart city, ternyata antar SKPD berlomba-lomba mengadakan program bepergian ke luar daerah, bahkan ke luar negeri. Bagaimana serapan APBD pada kegiatan bepergian ini? Lha, untuk urusan yang satu ini, terserap 100 persen!

Gambaran seperti itulah yang tidak diinginkan masyarakat. Padahal bisa saja diganti yang lain, beli mobil ambulans untuk warganya yang di pelosok. Bangun puskesmas pembantu di kawasan yang sulit dijangkau. Jembatan yang reyot-reyot diganti konstruksi permanen serta lainnya yang sejenis.

Atau, perbaiki sekolah yang bangunannya bobrok, rawan runtuh yang membuat anak-anak jadi korban. Dari pada merencanakan pembangunan kantor baru yang ternyata bertahun-tahun tidak selesai-selesai, anggarannya memang terserap 100 persen, tapi miliaran rupiah mubazir. Perencanaan pembangunan yang merakyat, itulah yang selalu didambakan. Sangat diperlukan, jelas dan pasti bisa direalisasikan. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved