Berita Banjarmasin

Jajal Telekonperensi di PT Agama Banjarmasin, Tim Evaluator Kemenpan RB Sebut Bisa Jadi Percontohan

Tim evaluasi Kemenpan RB meninjau penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Pengadilan Tinggi Agama, Banjarmasin

Jajal Telekonperensi di PT Agama Banjarmasin, Tim Evaluator Kemenpan RB Sebut Bisa Jadi Percontohan
banjarmasinpost.co.id/nurholis huda
Rombongan tim evaluator Kemenpan-RB meninjau penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Jumat (22/11/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Setelah ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, di Jalan Bina Praja Timur, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, rombongan tim evaluator Kemenpan-RB juga meninjau penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Pengadilan Tinggi Agama, Banjarmasin, Jumat (22/11/2019).

Tim evaluator yang dipimpin Kepala Subbidang Analisis Perumusan Kebijakan Akuntantabilitas Aparatur, Kemenpan RB, Canggih Hangga Wicaksono pada kesempatan itu menegaskan, pihaknya ingin memfokuskan bagaimana cara PT Agama ini memantau Pengadilan Agama di 13 Kabupaten Kota.

"Akhirnya terjawab, dimana tadi kami coba telekonfren dengan Pengadilan Agama di tingkat kabupaten kota di Kalsel dan ini sudah kemajuan bagus dan layak dijadikan percontohan terlebih inovasi-inovasi yang sudah dilakukan," kata Canggih Hangga Wicaksono.

Adapun Ketua PT Agama Banjarmasin, Drs, Syarif Usman, SH., M. H, merasa optimis bisa mendapatkan kembali Zona WBK tersebut dengan inovasi-inovasi yang sudah dijalankan.

Diduga Tenggelam di Sungai Martapura Banjarmasin, Gusti Midan Sering Mandi di Batang Sungai Baru

Pendaftar CPNS Di Kotabaru Capai 2.000 Orang, Panitia Berlakukan Sistem Online

Junaidi Tolak Pasokan Cabai di Luar Desa Hiyung, Begini Alasannya

LINK Live Streaming TV Online Timnas U-18 Indonesia vs Malaysia ASFC U-18 2019, Live Menoreh TV!

"Selain IT melalui telekonfren, kami juga untuk mempermudah masyarakat untuk kemudahan beracara kita memanfaatkan IT pendaftaran dan pembayaran online," kata dia.

Dijelaskan dia pula, ada beberapa inovasi yang dilakukan di antaranya, MOU Sidang Terpadu bersama Gubernur Kalimantan Selatan dan Kementerian Agama yang sasarannya kepadamasyarakat pencari keadilan diutamakan masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Dia menjelaskan juga ada aplikasi E-Paisan yang mana adalah aplikasi penyampaian pemberitahuan Registrasi dan Salinan Putusan dalam perkara banding.

Latar belakang inovasi ini adalah lambatnya informasi tentang terdaftamya perkara banding dan pemberitahuan putusan yang diterima para pihak saat pengajuan banding.

BREAKING NEWS: Gusti Midan Diduga Tenggelam di Sungai Martapura, Hanya Ditemukan Sendal dan Ember

Pernah Tertangkap Tahun 2018, Perempuan ini Kembali Diamankan atas Kasus Serupa

Kasus Pembunuhan di Sigam, Kasatreskrim Polres Kotabaru Sudah Kantongi Identitas Pelaku

Pemberitahuan dari Pengadilan Tinggi Agama langsung kepada Pengadilan Agama pengaju dan selanjutnya dikirimkan ke para pihak hal ini juga faktor lamanya.

"Kami di Pengadilan Tingkat Banding penyelesaian perkara dalam waktu 3 bulan sejak perkara didaftar, namun PTA Banjarmasin membuat suatu kebijakan penyelesaian perkara untuk tingkat banding menjadii 2 bulan sejak perkara itu didaftar, hal ini dilatarbelakangi karena ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal dan pelayanan yang cepat, " tandasnya. (banjarmasinpost.co.id/nurholis huda)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved