Berita Banjarbaru

Meminimalisir Suap, Pegawai Dinas ESDM Kalsel Diberi Wawasan pencegahan Gratifikasi dan Pelaporannya

Dalam acara pelaporan di ruang rapat ESDM Kalsel, itu hadir pembicara Erwin dari direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan KPK.

Meminimalisir Suap, Pegawai Dinas ESDM Kalsel Diberi Wawasan pencegahan Gratifikasi dan Pelaporannya
banjarmasinpost.co.id/nurholis huda
Dinas ESDM Kalsel diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara pelaporan gratifikasi online. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Meminimalisir ruang gerak gratifikasi yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintahan, pegawai Dinas ESDM Kalsel juga diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara pelaporan gratifikasi online.

Dalam acara pelaporan di ruang rapat ESDM Kalsel, itu hadir pembicara Erwin dari direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan KPK.

Dijelaskan Erwin, Menurut Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti dikutip dari situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Reaksi Denny Cagur Disorot Pasca Disemprot Najwa Shihab, Teman Rina Nose Parodikan Mata Najwa

Jelang Persib Bandung Vs Barito Putera, Bayu Siap Rebut Lini Tengah

SKOR 0-0! Hasil & Live Streaming Menoreh TV Timnas Pelajar Indonesia U-18 vs Malaysia Babak Pertama

Perundingan Deadlock, Kadis Tenaga Kerja Kalsel Minta UMSP Tetap di Atas UMP dan UMK

Definisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.

Ketentuan tentang gratifikasi yang dianggap suap seperti diatur pada Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut berbeda dengan suap.

Hal ini perlu ditegaskan mengingat selama ini masih terdapat kerancuan berpikir seolah-olah delik gratifikasi merupakan bentuk lain dari suap atau menyamakan delik gratifikasi dengan suap.

Dalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, diatur mengenai delik gratifikasi mengatur ancaman pidana bagi setiap pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima segala bentuk pemberian yang tidak sah dalam pelaksanaan tugasnya, atau yang diistilahkan sebagai gratifikasi yang dianggap suap dan tidak melaporkannya pada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja.

Terkait hadiah, dilihat dari sisi aspek sosiologis, memang praktik penerimaan hadiah merupakan sesuatu yang wajar dari sudut pandang relasi pribadi, sosial dan adat-istiadat.

Akan tetapi, ketika hal tersebut dijangkiti kepentingan lain dalam relasi kuasa maka cara pandang gratifikasi adalah netral tidak bisa dipertahankan. Hal itulah yang disebut dalam Pasal 12B sebagai gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.

Nah di kegiatan kali ini, yakni diajarkan tentang tata cara pelaporan gratifikasi online. "Kita jelaskan juga jenis-jenis gratifikasi yang boleh dan tidak boleh seperti apa," tandasnya.

Penetapan UMSP Kalsel Deadlock, Sektor Kayu Lapis Minta Kenaikan 12 Persen

Gusti Hamidan Suka Mandi di Sungai Martapura Banjarmasin, Diduga Hilang di Tempat yang Sama

Antusias Pendaftaran CPNS 2019 di Banjarbaru Tinggi, Tapi Formasi Favorit Ini Justru Tanpa Pelamar

Menurutnya, Aplikasi lapor gratifikasi memang ada dan kerjasama laporan gratifikasi dengan kerjasama Inspektorat dengan membentuk unit pengendali gratifikasi.

"Untuk Usernya dipegang di UPG di Inspektorat," tandasnya.

Sementara itu, Hadir Kadis ESDM Kalsel, Kelik Isharwanto dan seluruh pegawai ASN di lingkup ESDM Kalsel. (banjarmasinpost.co.id/nurholis huda)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved