Berita Banjarmasin

Sampai Akhir November Tak Ada Kesepakatan UMSP Kalsel, 4 Sektor Wajib Bayar Rp 2.887.488,59

Dewan Pengupahan Kalsel memastikan jika tidak ada juga kesepakatan perundingan penetapan Upah minimum sektoral provinsi (UMSP) Kalsel

Sampai Akhir November Tak Ada Kesepakatan UMSP Kalsel, 4 Sektor Wajib Bayar Rp 2.887.488,59
banjarmasinpost.co.id/edi nugroho
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalsel, Salim Fakhry. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dewan Pengupahan Kalsel memastikan jika tidak ada juga kesepakatan perundingan penetapan Upah minimum sektoral provinsi (UMSP) Kalsel dari empat sektor bidang yakni kayu lapis, batu bara, hotel bintang empat dan kelapa sawit sampai 30 November 2019, bisa dipastikan akan berlaku Upah Mininum Provinsi (UMP) Kalsel.

“Iya kalau tidak ada kesepakatan sampai 30 November ini, maka akan tetap berlaku UMP Kalsel tahun lalu,” kata Wakil Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalsel, Salim Fakhry, Minggu (24/11/19).

Menurut Salim, secara otomatis jika tak ada titik temu UMSP Kalsel, maka akan berlaku UMP Kalsel 2020 yakni sebesar Rp. 2.887.488,59 sudah ditetapkan oleh gubernur sejak 1 November 2019 silam.

Menurut Salim, dalam setiap kali perundingan penetapan UMSP Kalsel selalu dihadirkan dari pihak asosiasi pengusaha kayu lapis, batu bara, hotel bintang empat dan kelapa sawit. Pembahasan UMSP merupakan pembahasan paling a lot dibandingkan penetapan lainnya, seperti UMP dan upah minimum kabupaten kota (UMK).

Jari-jari Nakal Syahrini Sentuh Bagian Sensitif Reino Barack, Kata Mesra Eks Luna Maya: Duh Manja!

Penyesalan Raffi Ahmad Nikahi Nagita Slavina, Eks Tyas Mirasih Ngaku Gigi Bukan Wanita Idaman, Tapi?

Ancaman Adik Syahrini Bongkar DM IG Reino Barack, Aisyahrani Tak Percaya pada Mantan Luna Maya?

“Iyalah pembahasan UMSP itu paling alot. Kalau pembahasan UMP tidak seberapa,” katanya.

Dijelaskannya, UMP itu berdasarkan sejumlah peraturan yang sudah baku, seperti memperhitungkan faktor inflasi hingga sejumlah kebutuhan ekonomi lainnya. Nah, penetapan UMSP itu nilai besarannya harus naik dari besaran UMP Kalsel.

“Kalau tidak juga ada kesepakatan perundingan penetapan UMSP, maka akan berlaku UMP Kalsel saja,” katanya.

Menurutnya, kalau dalam perundingan antara asosiasi pengusaha kayu lapis, batu bara, hotel bintang empat dan kelapa sawit dengan SPSI, maka dipastikan akan terjadi deadlock. Diperkirakan ada sebagian perusahaan yang nantinya tak mampu membayar gaji pekerja sesuai UMP.

“Kan ada perusahaaan yang merugi. Selain itu usaha mikro kecil dan menengah kadang juga tak bisa membayar upah sesuai UMP,” katanya.

(Banjarmasinpost.co.id/edi nugroho)

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved