Berita Tapin

Bantuan Hibah Harus Utuh, Ini Fatwa MUI Kalsel Soal Hukum Pemotongan Dana Bansos

Kegiatan itu dirangkai dengan sosialiasi fatwa MUI Kalsel hasil ijtima atau musyawarah para ulama se Kalsel di Pondok Pesantren Al Falah pada 2018.

Bantuan Hibah Harus Utuh, Ini Fatwa MUI Kalsel Soal Hukum Pemotongan Dana Bansos
banjarmasipost.co.id/mukhtar wahid
Kegiatan itu dirangkai dengan sosialiasi fatwa MUI Kalsel hasil ijtima atau musyawarah para ulama se Kalsel di Pondok Pesantren Al Falah pada 2018 lalu. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapin (MUI Tapin) melaksanakan penyuluhan kerukunan intern umat beragama di Aula Gedung Hammy, Jalan SPG, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Senin (25/11/2019).

Kegiatan itu dirangkai dengan sosialiasi fatwa MUI Kalsel hasil ijtima atau musyawarah para ulama se Kalsel di Pondok Pesantren Al Falah pada 2018 lalu.

Peserta yang dilibatkan dalam penyuluhan sekaligus sosialiasi fatwa MUI Kalsel itu, terbatas hanya pengurus MUI Kecamatan se Kabupaten Tapin, penyuluh agama dan sebagian pengurus MUI Kabupaten Tapin.

Ketua MUI Kabupaten, KH Hamdani mengaku tujuan dari penyuluhan kerukunan intern umat beragama itu agar terjalin ukhuwah islamiyah antar umat muslim di Kabupaten Tapin.

Memelihara kerukunan sesama umat muslim. Perbedaan khilafiyah jangan sampai menimbulkan perpecahan saling, justru saling memahami pendapat ulama.

Sediakan Layanan Digital Lebih Baik, Bank Kalsel Ingin Jadi Pemimpin Pasar di Kawasan Regional

Polres Banjarbaru Datangi Lokasi dan Bantu Sembako Pasca Puting Beliung Terjang Beruntung Baru

Gara-gara Debu Batubara Lubang Hidung dan Telinga Bayi Ibu Hesti Jadi Menghitam

"Tidak perlu terjadi perpecahan atau pertengkaran hanya masalah khilafiyah. Perlu saling memahami karena khilafiyah itu hanya perbedaan pendapat ulama saja," katanya.

Sedangkan, sosialiasi Fatwa MUI Kalsel, jelas KH Hamdani di antaranya hukum memotomg dana bantuan sosial bagi lembaga keagamaan ataupun tempat ibadah, hukumnya diharamkan dan disamakan pencuri.

"Artinya bantuan sosial seperti hibah harus utuh, tidak boleh dipotong sesuai nominal dana hibah. Kalau dipotong hukumnya haram," katanya.

KH Hamdani mengharapkan hasil dari penyuluhan dan sosialiasi fatwa MUI Kalsel agar diikuti dengan baik oleh peserta.

"Usai penyuluhan dan sosialiasi itu, agar peserta diharapkan mentransfer hasil penyuluhan dan sosialiasi Fatwa MUI Kalsel kepada masyarakat," katanya. (banjarmasinpost.co.id/ mukhtar wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved