Berita Batola

Dinas PUPR Batola Pastikan Pembangunan Jembatan Mandastana Pakai Dana APBD Murni 2021

DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Batola, memastikan dana pembangunan kembali Jembatan Mandastana di Desa Bangkit Baru

Dinas PUPR Batola Pastikan Pembangunan Jembatan Mandastana Pakai Dana APBD Murni 2021
banjarmasinpost.co.id/edi nugroho
Jembatan Mandasatana di Desa Bangkit Baru, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola yang runtuh pada 17 Agustus 2017 silam. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Batola, memastikan dana pembangunan kembali Jembatan Mandastana di Desa Bangkit Baru, Kecamatan Mandastana, yang runtuh pada 17 Agustus 2017 silam akan memakai dana APBD murni 2021.

“Iya, pembangunan kembali Jembatan Mandastana itu memakai dana APBD murni 2021. Bukan memakai dana hasil lelang sitaan H Rusman Adji direktur utama PT Citra Bakumpai Abadi terpidana korupsi pembangunan Jembatan Mandastana di Desa Bangkit Baru,” tegas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Batola, Saberi Thannor, Senin (25/11/19).

Menurut Saberi, dalam masalah pembangunan Jembatan Mandastana harus dibedakan uang masuk dan uang keluar.

Sebuah instansi yang boleh menggunakan uang masuk itu hanya seperti rumah sakit atau puskemas dengan status badan layanan unit daerah (BLUD).

Marah Besar, Nikita Mirzani Pukul Asistennya Pakai Benda Ini, Ada Apa dengan Sohib Billy Syahputra?

Kepanikan Ammar Zoni Lihat Irish Bella Jatuh, Mantan Kekasih Ranty Maria Sampai Ucapkan Istigfar

Ashanty Ambruk Kala Salat Maghrib, Istri Anang Hermansyah Jelaskan Soal Sakitnya Derita Autoimun

“Dengan status sistem BLUD, maka jika ada pasien berobat, uangnya dicatat dan bisa digunakan membeli obat. Tapi, selain sistem BLUD, maka tidak diperbolehkan. Seperti memakai dana hasil lelang harta H Rusman untuk membangun kembali jembatan. BLUD sudah di atas perusahaan daerah (PD),” katanya.

Saberi memastikan hasil lelang dari harta Rusman Adji oleh Kejari itu nanti akan diserahkan ke kas daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau masuk rekening Pemkab Batola.

Dinas PUPR tidak boleh langsung memakai dana hasil lelang harta Rusman Adji untuk membangun jembatan Mandastana.

“Duit hasil lelang harta Rusman Adji akan dikategorikan sebagai pendapatan daerah dan dikeluarkan sebagai belanja pembangunan. Jadi kita merencanakan penganggaran pembangunan jembatan Mandastana dari APBD murni. Bukan dari hasil lelang,” katanya.

Ditambahkan Saberi, nantinya hasil lelang Kantor pelayanan kekayaaan negara dan lelang (KPKNL) Banjarmasin dari harta Rusman Adji terpidana korupsi Rp 16, 3 miliar pembangunan Jembatan Mandastana akan dicatat dulu, dan masuk perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (silva), dana APBD murni atau APBD perubahan.

“Jadi hasil lelang H Rusman itu masuk pendapatan atau lain-lain dan tidak boleh digunakan langsung. Informasinya, kejaksaan Negeri (Kejari) Marabahan, Kabupaten Batola sudah mengajukan lelang ke harta H Rusman ke KPKNL Banjarmasin,” katanya.

(Banjarmasinpost.co.id/edi nugroho)

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved