Mereka Bicara

Bagaimana Kejaksaan Negeri Martapura Kabupaten Banjar Mengawal Dana Desa?

Yth. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar. Ulun ingin penjelasan bagaimana caranya institusi Kejaksaan mengawal dana desa.

Bagaimana Kejaksaan Negeri Martapura Kabupaten Banjar Mengawal Dana Desa?
banjarmasinpost.co.id/hari widodo
Kapolres Banjar AKBP Takdir Matanette saat menandatangani kerjasama pengawasan dana desa di Kabupaten Banjar 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Kepada Yth. Kejaksaan Negeri Martapura di Kabupaten Banjar. Ulun ingin penjelasan bagaimana caranya institusi Kejaksaan mengawal dana desa.

Apa pedomannya, sebab setahu ulun Kejaksaan tidak menerima SPJ laporan keuangan desa. +6285332216526

TANGGAPAN:
SALAH satu tugas dan wewenang Kejaksaan segaimana ketentuan pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang antara lain Tindak Pidana Korupsi, selain itu ada tugas peningkatan kesadaran hukum masyarakat antara lain melakukan penyuluhan dan penerangan hukum.

Sebelum melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana desa, Kejaksaan Negeri Kab. Banjar juga melakukan upaya preventif/pencegahan supaya dana desa dikelola sesuai ketentuan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam rangka pencegahan Kejaksaan melakukan penerangan ataupun penyuluhan hukum kepada perangkat desa termasuk di dalamnya para pembakal tentang aturan-aturan yang harus ditaati terkait pengelolsan dana desa dan adanya konsekuensi jika terjadi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa oleh aparat/ perangkat desa.

Jika sudah diberi sosialisasi ada kekeliruan maka bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kab. Banjar untuk diperbaiki, sehingga tidak ada keraguan dan ketakutan untuk menyerap dana desa.

Namun demikian jika niatnya dari awal ada aparat desa yang menyelewengkan dana desa maka dilakukan penindakan. Inilah bentuk pengawalan program dana desa di Kab. Banjar oleh Kejaksaan Negeri Kab. Banjar.

Kejaksaan tidak perlu mendapatkan SPJ pengelolaan dana desa, tetapi Kejaksaan bersama dengan masyarakat melakukan pengawasan pengelolaan dana desa.

Untuk itu bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kab. Banjar telah meluncurkan Aplikasi SIMANDAU (Sistem Informasi Manegement Pengaduan Masyarakat) yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan secara online jika ada tindak pidana korupsi termasuk dalam pengelolaan dana desa. Ini bentuk pengawal dana desa oleh Kejaksaan Negeri Kab. Banjar.

Tri Taruna Fariadi, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kabupaten Banjar
Tri Taruna Fariadi, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kabupaten Banjar (banjarmasinpost.co.id/hasby)
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved