Berita Jakarta

BPIP Akan Segera Tinda ASN atau PNS yang Masih 'Nyinyir' Tulis Ujaran Kebencian di Medsos

saat ini masih ada aparatur sipil negara ( ASN) di kementerian atau lembaga negara yang menyebarkan ujaran kebencian meski sudah berkali diingatkan.

BPIP Akan Segera Tinda ASN atau PNS yang Masih 'Nyinyir' Tulis Ujaran Kebencian di Medsos
kompas.com
Ilustrasi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) akan segera menindak oknum ASN atau PNS yang kedapatan menyebarkan ujaran kebencian atau nyinyir kepada pemerintah di media sosial.

Dilansir dari Kompas.co, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) Hariyono mengatakan, saat ini masih ada aparatur sipil negara ( ASN) di kementerian atau lembaga negara yang menyebarkan ujaran kebencian meski sudah berkali-kali diingatkan oleh atasannya.

Hal itu dikatakan Hariyono saat ditanya wartawan mengenai latar belakang penerbitan Surat Keputusan Bersama ( SKB) 11 menteri tentang penanganan radikalisme pada ASN.

"Selama ini banyak pimpinan dan atasan langsung sudah mengingatkan. Sehingga kalau melihat data dalam diskusi kami, dengan beberapa pejabat tinggi itu, sudah diingatkan pun (ASN) masih tidak mampu mengurangi kebiasaan (menyebarkan) ujaran kebencian," ujar Hariyono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Hariyono berpandangan bahwa pemerintah perlu bertindak tegas terhadap ASN yang masih menyebar ujaran kebencian dan terpapar radikalisme kendati sudah diperingatkan.

Dijual Baby Alphard 2013 Banjarmasin, Spesialis Deo Air Isi Ulang, Sedia Rak Gudang, Dicari Sopir

"ASN terutama di medsos itu masih suka mengumbar ujaran kebencian, bahkan mencaci maki pimpinan maupun lembaga negara. Kan ironis. Nah inilah yang ingin kita tertibkan," ujar Hariyono.

Seperti dikutip dari Kompas.id, SKB 11 menteri ditandatangani pada pertengahan November 2019 bersamaan dengan portal aduanasn.id.

Ada lima menteri yang ikut di dalamnya yaitu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Kepegawaian Negara, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Salah satu poin yang tak boleh dilanggar ASN adalah memberikan pendapat lisan maupun tulisan di media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved