Kuota Terbatas, Penyaluran KPR Subsidi oleh Pengembang di 2019 Diprediksi Tidak Capai Target

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Keterbatasan kuota Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi menyebabkan penyaluran kredit perbankan untuk segmen ini relatif terbatas.

Selain itu pasar hunian bersubsidi tergolong gemuk, dan seharusnya dapat menjadi tumpuan pertumbuhan kredit di saat penjualan KPR komersial lesu.

Hal ini menjadi kendala utama bagi hampir seluruh pengembang di Kalimantan Selatan (Kalsel), dalam memasarkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

DPD Real Estate Indonesia (REI) Kalsel misalnya, diperkirakan tidak dapat merealisasikan target yang dicanangkan selama 2019.

"Sampai dengan Oktober 2019, kurang lebih sudah 6.000 unit yang terjual hingga proses akad diselesaikan dari target 2019 rencananya 10.000 unit, namun kemungkinan tidak tercapai karena kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah habis," ujar Kepala DPD REI Kalsel, Royzani Sjahcril kepada Banjarmasinpost.co.id, Selasa (26/11/2019).

• Murka Raffi Ahmad pada Sensen, Suami Nagita Slavina Sampai Buat Asistennya Ketakutan

• Hasil Timnas U-23 Indonesia vs Thailand SEA Games 2019, Skor 1-0 Babak Pertama, Live TVRI & RCTI

• Dapatkan Izin Kemenhub Jadi Bandara Umum, Bandara Warukin Tawarkan Enam Rute Baru

• Personil Polres HSU Ini Tak Hadir di PTDH, Polisi Hadirkan Foto Brigadir Sucipto saat Upacara

Ditambahkannya, demi mengupayakan proses akad bagi calon debitur yang sudah mengajukan berkas, pihaknya terus mengupayakan adanya tambaha kuota sebesar 2 triliun dapat segera cair, sehingga di Desember para pengembang dapat tuntaskan akad kredit.

Dikarenakan kuota FLPP telah habis, pihaknya kini fokus memasarkan KPR subsidi skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

"Harga rumah di tahun mendatang naik menjadi 164 juta, solusi saat ini kami maksimalkan BP2BT agar bisa diterima masyarakat," imbuhnya.

Menurut Direktur Utama Mahatama Property ini,skema BP2BT bisa jadi pilihan bagi debitur, karena mengurangi hutang pokok kreditnya sehingga tidak besar jumlahnya saat sewaktu-waktu akan dilunasi. Sedangkan skema FLPP tidak ada subsidi uang muka atau DP sehingga hutang pokok kreditnya lebih besar.

Senada, pihak Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) juga memasarkan skema BP2BT kepada masyarakat.

Hal ini diungkapkan Ketua Bidang Perizinan dan Pertanahan Apersi Kalsel, M Fikri sebagai upaya untuk merealisasikan target penjualan KPR subsidi.

• Misteri Video Syur Gisella Anastasia Kian Terkuak, Eks Gading Marten Perlihatkan Bagian Tubuhnya?

• Mark Up Anggaran hingga Rp 5,2 M, 19 Pegawai Disdik Kalteng Jadi Tersangka

• Empat Formasi CPNS Masih Kosong, Sekda Tanbu Rooswandi Wacanakan ini

"Strategi peningkatan penjualan akhir tahun, di antaranya kami berikan cashback sebesar 4 juta, untuk calon konsumen yang masih belum menikah dan belum memiliki rumah. Agar kaum milenial bisa segera membeli rumah meski keterbatasan kuota dari pemerintah yakni kuota FLPP," ujarnya.

Diterangkannya, target serapan KPR subsidi yang dicanangkan Apersi Kalsel sebanyak 19.000 unit, hingga Oktober 2019 sudah terealisasi 14.000 unit.

Masih kurang sekitar 5.000 unit realisasi, Fikri mengatakan hal ini disebabkan terkendala masalah kuota subsidi FLPP dari pemerintah. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)