Berita Banjarmasin

Alami Sengketa Tanah, Puluhan Anggota Kelompok Tani Minta Bantuan Komisi I DPRD Kalsel

Puluhan warga dari Kelompok Tani Wana Bakti Kayuh Baimbai temui Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel di Ruang Rapat Komisi I, Rabu (27/11/2019).

Alami Sengketa Tanah, Puluhan Anggota Kelompok Tani Minta Bantuan Komisi I DPRD Kalsel
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Anggota Kelompok Tani Wana Bakti Kayuh Baimbai sambangi Komisi I DPRD Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Puluhan warga dari Kelompok Tani Wana Bakti Kayuh Baimbai temui Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel di Ruang Rapat Komisi I, Rabu (27/11/2019).

Mereka meminta bantuan Pemerintah melalui fasilitasi DPRD Provinsi Kalsel untuk menyelesaikan permasalahan sengketa pertanahan yang dialami ratusan Anggota Kelompok Tani Wana Bakti Kayuh Baimbai termasuk di RT 4 RW 2, Landasan Ulin, Liang Anggang, Banjarbaru.

Rombongan warga dari Kelompok Tani ini ditemui oleh Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, H Suripno Sumas dan beberapa Anggota Dewan lainnya.

Dijelaskan Ketua Kelompok Tani Wana Bakti Kayuh Baimbai, Rianto para Anggota Kelompok Tani sudah menggarap lahan di kawasan tersebut sejak Tahun 1980.

Merasa Mau Mati, Ashanty Minta Anang Tinggalkannya, Ibu Sambung Aurel Hermansyah Cerita Kondisinya

Isu Keguguran Syahrini di Tengah Kabar Kehamilan Disinggung, Istri Reino Barack Bereaksi Begini

Nasehat Agnez Mo ke Betrand Peto Sebelum Ramai Tak Berdarah Indonesia, Putra Ruben Diminta Ini

Dimana saat itu kawasan tersebut masih masuk dalam administrasi Kabupaten Banjar sebelum dialihkan menjadi kawasan administrasi Kota Banjarbaru.

Penggarapan lahan di kawasan tersebut menurut Rianto didasarkan pada Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Garapan maupun kwitansi jual beli maupun ganti rugi.

Namun menurutnya sejak Tahun 2005, warga kelompok tani mulai mengalami persoalan bermunculannya pihak-pihak yang mengklaim memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan meminta warga kelompok tani untuk meninggalkan lahan garapannya.

Rianto juga mengaku cukup banyak warga Anggota Kelompok Tani Wana Bakti Kayuh Baimbai yang merasakan intimidasi dari oknum yang diduga Rianto sebagai sebagai utusan pihak yang mengklaim memiliki hak atas tanah yang dikelola Anggota Kelompok Tani.

"Kejadiannya bermunculan sejak Tahun 2005, jadi kami meminta bantuan Pemerintah untuk menengahi persoalan ini," kata Rianto.

Kelompok Tani Wana Bakti Kayuh Baimbai menuntut Pemerintah untuk membantu selesaikan masalah tersebut melalui kewenangannya sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Perda Provinsi Kalsel Nomor 4 tahun 2014 Tentang Fasilitas─▒ Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan serta Pergub Kalsel Nomor 035 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Fasilitas Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved