Bumi Murakata

Gubernur Kalsel Serahkan DIPA dan TKDD HST Tahun Anggaran 2020

Bupati HST, H A Chairansyah, menerima secara simbolis DIPA dan TKDD. Untuk Kabupaten HST sebesar Rp 1,48 triliun.

Gubernur Kalsel Serahkan DIPA dan TKDD HST Tahun Anggaran 2020
HO/Humas Pemkab HST
Bupati HST, H A Chairansyah, menerima DIPA dan TKDD dari Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, menyerahkan DIPA dan TKDD kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Selatan dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) & Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Provinsi Kalsel tahun anggaran 2020 APBN.

Mengusung tema akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia, acara ini digelar di  Gedung Idham Khalid Kompleks Perkantoran Gubernur Kalsel, Rabu (27/11/2019).

Bupati HST, H A Chairansyah, menerima secara simbolis DIPA dan TKDD. Untuk Kabupaten HST sebesar Rp 1,48 triliun.

Chairansyah berharap agar dapat direalisasikan secepat mungkin pada awal tahun. Ia berjanji akanberupaya semaksimal mungkin untuk dapat merealisasikan target.

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor mengatakan sesuai pesan Presiden Joko Widodo agar Kementerian dan Pemerintah Daerah agar secepat mungkin merealisasikan program yang dibiayai APBN.

Dengan demikian pelayan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor berfoto bersama kepala daerah penerima DIPA TKD 2020
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor berfoto bersama kepala daerah penerima DIPA TKD 2020 (HO/Humas Pemkab HST)

Terhadap penguna anggaran ia berpesan dapat dijaga secara efektif dan akuntabilitas. Serta melakukan perbaikan dan tata kelola keuangan. Sehingga perencanaan tepat sasaran dan dapat dipertangungjawabkan. Hal tersebut untuk mencegah menyalahguaan anggaran.

Dikatakannya APBN mempunyai skala prioritas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala kendala regulasi, transpormasi ekonomi, dan penyederhanaan birokrasi.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel, Usdik Rahyono, dalam laporannya mengatakan dengan diserahkannya DIPA dan TKDD sebagai perwujudan target APBN. Sehingga perlu dukungan dari pemangku kepentingan kuasa pengguna anggaran serta kepala daerah dan SKP. Hal ini untuk mewujudkan visi dan misi presiden yaitu Indonesia Maju.

"Adapun target APBN 2020 agar pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta pemerataan pembangunan bisa diwujudkan," ujarnya. (AOL/*)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved