Pilkada Kalsel 2020

Pilkada Kalsel 2020: MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pilkada, Begini Tanggapan Parpol di Kalsel

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan uji materi pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Pilkada Kalsel 2020: MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pilkada, Begini Tanggapan Parpol di Kalsel
banjarmasinpost.co.id/acm
Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Kalsel 2 DPD Golkar Kalsel, H Puar Junaidi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan uji materi pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang.

Dengan keputusan tersebut, artinya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 mendatang, aturan seperti Pilkada sebelumnya tetap berlaku.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) termasuk DPRD di daerah wajib mundur dari jabatannya sebagai Wakil Rakyat jika mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dua partai politik di daerah yang beberapa kadernya berstatus Anggota Dewan dan berniat maju Pilkada yaitu Partai Golkar dan Partai Gerindra di Kalsel nyatakan tak permasalahkan hal tersebut.

Keterpaksaan Syahrini & Reino Barack Meski Terlihat Bahagia Disebut Sosok Ini, Incess Bereaksi

Kata Dendam Disebut Agnez Mo Pasca Tak Berdarah Indonesia, Sentil Nikita Mirzani & Hotman Paris?

Mirip Sakit Olga, Ashanty Bicara Soal Disuntik di Kepala, Istri Anang Hermansyah Curhat Sakitnya

Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalsel 2 DPD Partai Golkar Kalsel, Puar Junaidi, menyatakan justru sangat mendukung keputusan tersebut.

Dijelaskan Puar hal tersebut menjadi konsekuensi logis bagi Bakal Calon yang berstatus Anggota Dewan agar benar-benar miliki niat serius untuk maju sebagai Calon Kepala Daerah.

"Saya sangat sepakat dengan aturan itu. Jadi tidak memberikan ruang bagi orang bercoba-coba," kata Puar.

Terpisah, Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Selatan, Ilham Nor menyampaikan pihaknya menghormati Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menolak gugatan uji materi terkait Undang-Undang Pilkada tersebut.

"Kami hargai keputusan MK dan biarkan itu jadi risiko dari Keputusan yang diambil masing-masing kader jika ingin maju Pilkada," kata Ilham.

Salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berniat maju di Pilkada yaitu Politisi Partai Golkar, Hj Ananda nyatakan tak banyak memikirkan terkait Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin ini, sejak awal memantapkan niatnya untuk maju di Pilkada Kota Banjarmasin Tahun 2020, Ia sudah siap untuk melepaskan jabatannya sebagai Wakil Rakyat.

"Kalau saya dari awal mau maju memang tidak memikirkan itu, jadi kalau akan maju ya siap mundur," kata Hj Ananda.

Senada dengan Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalsel 2 DPD Partai Golkar Kalsel, Puar Junaidi, Hj Ananda menilai aturan tersebut memang cukup efektif menyaring Bakal-Bakal Calon Kepala Daerah yang benar-benar serius untuk memimpin daerah.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved