UPZ Bank Kalsel Dorong Pemberdayaan Ekonomi Pesantren

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pengurus UPZ Bank kalsel Juliadi Rahman bersama Kepala Seksi Operasional KCPS Q-Mall Bank Kalsel M Fadjrin hadir dalam forum silaturahmi dan diskusi pemberdayaan ekonomi pesantren Gapoktan Al Misbah yang diselenggarakan oleh Ikatan Pesantren Indonesia Kalsel di Banjarbaru, Kamis (7/11/2019).

Turut hadir perwakilan dari Bank Indonesia Dadi Esa Cipta, perbankan, dan Kelompok Tani.

Juliadi Rahman mengatakan program pemberdayaan ekonomi pesantren ini selaras dengan program UPZ Bank Kalsel yaitu Modal Barakah (Pinjaman Ultra Mikro).

Program tersebut adalah suatu program pemberdayaan produktif berupa penyaluran pinjaman dana UPZ Bank Kalsel untuk memfasilitasi masyarakat pelaku usaha ultra mikro dilapisan terbawah (unbankable/unfeasible) yang belum dapat difasilitasi oleh perbankan dalam sistem yang ada saat ini.

"Dalam program Modal Barakah ini UPZ Bank Kalsel memberikan fasilitas pinjaman kepada Anggota berbentuk kelompok usaha yang terintegrasi dengan komunitas keagamaan seperti Masjid, Pondok Pesantren, Majelis Taklim dan komunitas lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di masa depan," ujarnya.

Ditambahkannya, Bank Kalsel bertekad untuk terus mendukung program yang dilakukan oleh IPI Kalsel guna mendorong pertumbuhan ekonomi umat di Banua.

Hal senada disampaikan Dadi Esa Cipta dari BI, melalui ekonomi pesantren ini kita berharap ekonomi Indonesia berkembang dan dapat bertahan dari goncangan inflasi.

"Harapan kita dengan Gapoktan Al Misbah dapat mencukupi perekonomian di Kalimantan Selatan. Kami juga siap membantu untuk membukakan dan menghubungkan akses pasar," imbuhnya.

Sekretaris IPI Kalsel, Edy menjelaskan alasan IPI Kalsel menginisiasi pertemuan ini dan ikut bertanggung jawab dalam melakukan pemberdayaan ekonomi umat karena pondok pesantren harus mengambil ruang dalam mensejahterakan masyarakat dan memutus kemiskinan.

"Ini merupakan program yang baik, menyentuh masyarakat dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi harus dimulai. Kalau bukan kita yang memulai siapa lagi," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)