Saraba Kawa

Wakil Bupati Tabalong Mawardi Terima Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman RI

Kabupaten Tabalong mendapatkan Predikat Kepatuhan Tinggi untuk pelayanan publik, penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ombudsman RI Prof Amzulian

HO/Humas Pemkab Tabalong
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai kepada Wakil Bupati Tabaling H Mawardi di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG – Kabupaten Tabalong mendapatkan Predikat Kepatuhan Tinggi untuk pelayanan publik, penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai kepada Wakil Bupati Tabaling H Mawardi di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019).

Wakil Bupati Tabalong H Mawardi mengatakan penghargaan ini merupakan sebuah langkah yang luar biasa untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Seluruh dinas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat kami dukung terus untuk memberikan yang terbaik, dalam segi sarana, kemudahan dan kesepatan serta perlakuan yang ramah,” ujarnya.

Pelayanan Publik yang baik merupakan hak yang selayaknya diterima oleh seluruh masyarakat, karenanya akan terus diperbaiki. Terlebih Kabupaten Tabalong akan memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP) yang juga memiliki tujuan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai kepada Wakil Bupati Tabaling H Mawardi di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019).
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai kepada Wakil Bupati Tabaling H Mawardi di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019). (HO/Humas Pemkab Tabalong)

Predikat kepatuhan tinggi juga didapatkan oleh Kementrian Luar Negeri, Kementrian Agama, Pemprov Jambi, Pemprov Sulawesi Tenggara serta 12 Pemkot dan 71 Pemkab. Dengan ini Kabupaten Tabalong juga memiliki kualitas pelayana publik yang baik dan setara dengan pelayanan kepemerintahan di kota besar.

Sebelumnya survei atau penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun ini dilaksanakan terhadap 4 kementerian, 3 lembaga, 6 pemerintah provinsi, 36 pemerintah kota dan 215 pemerintah kabupaten, sedangkan total produk layanan yang disurvei sebanyak 17.717 dan jumlah unit layanan yang disurvei sebanyak 2.366.

Kabag Organisasi Zainal Arifin mengatakan Kabupaten Tabalong kini berada di zona hijau karena telah mendapatkanpredikat kepatuhan tertinggi. Dan semangat dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik ini perlu terus ditularkan keseluruh SKPD.

Survei Kepatuhan bertujuan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Mekanisme pengambilan data survei Kepatuhan dilakukan dengan mengamati tampakan fisik, observasi secara mendadak, dan bukti foto. Periode pengambilan data dilakukan secara serentak pada bulan Juli dan Agustus 2019.

Kabupaten Tabalong mendapatkan Predikat Kepatuhan Tinggi untuk pelayanan publik, penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ombudsman RI
Kabupaten Tabalong mendapatkan Predikat Kepatuhan Tinggi untuk pelayanan publik, penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ombudsman RI (HO/Humas Pemkab Tabalong)

Unit layanan yang dinilai adalah Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil), Dinas Penyertaan Modal dan Pelatanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pendidikan, Dinas Pehubungan, Dinas Koperasi usaha kecil dan menengah, Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja.

“Pemerintah Daerah Tabalong telah melewati seluruh tahapan penilaian dan mendapatkan nilai 89,14 dan nilai ini bisa terus ditingkatkan tahun depan,” ujarnya.

Untuk tingkat Pemerintah Kabupaten penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 215 Pemerintah Kabupaten menunjukkan bahwa sebanyak 26,51% atau 57 Pemerintah Kabupaten masuk dalam Zona Merah dengan predikat kepatuhan rendah. Sebanyak 40,47% atau 87 Pemerintah Kabupaten masuk dalam Zona Kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 33,02% atau 71 Pemerintah Kabupaten masuk dalam Zona Hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.

“Tabalong masuk dalam zona hijau diurutan ke 27 dari 71 kabupaten,” ujarnya.

Kabupaten Tabalong mendapatkan Predikat Kepatuhan dari Ambudsman
Kabupaten Tabalong mendapatkan Predikat Kepatuhan dari Ambudsman (HO/Humas Pemkab Tabalong)

Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai menyatakan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

“Survei Kepatuhan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan maladministrasi pada unit layanan publik Pemerintah dengan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan,” ujarnya. (*/AOL)

Penulis: Reni Kurnia Wati
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved