Berita Banjarmasin

Dapati Setoran Deviden BPR di Kalsel Belum Sesuai Harapan, Komisi II DPRD Kalsel Lakukan ini

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo meminta data rincian lengkap terkait kondisi keuangan Bank-Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Dapati Setoran Deviden BPR di Kalsel Belum Sesuai Harapan, Komisi II DPRD Kalsel Lakukan ini
banjarmasinpost.co.id/acm
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo meminta data rincian lengkap terkait kondisi keuangan Bank-Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berada di bawah kewenangan Pemprov Kalsel kepada Biro Sarana dan Prasarana Perekonomian Pemprov Kalsel.

Hal ini dilakukan untuk tindaklanjuti kondisi sebagian besar BPR di Kalsel yang dinilai masih belum ideal dalam genjot perekonomian masyarakat dan berkontribusi terhadap penerimaan daerah.

Usai menggelar rapat koordinasi dengan Biro Sarana dan Prasarana Perekonomian Pemprov Kalsel dan Manajemen BPR-BPR se-Kalsel serta beberapa stakeholder lainnya di minggu ketiga Bulan Nopember 2019, Komisi II mendapati kontribusi BPR terhadap penerimaan daerah masih kecil.

Dimana dari total 22 BPR yang beroperasi di Kalsel, baru 8 diantaranya yang sudah dapat setorkan deviden untuk Pemerintah Daerah.

Masalah Terpendam Syahrini & Reino Barack Disebut Sosok Ini, Teman Luna Maya Diberi Peringatan

Bukan Ali Syakieb! Pengganggu Hidup Citra Kirana Diungkap Jelang Pernikahan dengan Rezky Aditya

Tulisan Kemewahan Mulan Jameela Saat Istri Ahmad Dhani Kunjungi Pesantren, Sindir Maia Estianty?

Dari 8 BPR yang sudah mampu setorkan deviden pun dinilainya masih belum signifikan, yaitu hingga Bulan Oktober 2019, nilai deviden yang disetorkan sebesar Rp 285 juta.

"Kalau tidak bisa setor deviden kan artinya ada masalah, ini yang ingin dibenahi," kata Imam.

Selain itu, dari jumlah 22 BPR tersebut, ada juga menurut Imam yang kondisinya cukup mengkhawatirkan walau beberapa persoalan mendasar seperti rasio NPL yang sudah dapat mulai terkontrol.

Ia mengakui memang beberapa waktu kebelakang persoalan yang dihadapi BPR menjadi permasalahan yang sedikit terabaikan oleh Pemerintah baik Eksekutif maupun Legislatif di Kalsel.

Hingga saat ini secara kumulatif Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota pemilik BPR-BPR masih belum merealisasikan kekurangan penyertaan modal kepada BPR-BPR mencapai kurang lebih Rp 34 miliar.

Apalagi salah satu BPR di Kalsel yaitu BPR Hulu Sungai Tengah (HST) belakangan mendapatkan peringatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera menyetorkan kekurangan kecukupan penyertaan modal jika ingin terus beroperasional.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved