Tajuk

Rakyat Tumbal BPJS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tak tanggung-tanggung

Rakyat Tumbal BPJS
Kompas.com/ Luthfia Ayu Azanella
Ilustrasi BPJS Kesehatan 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tak tanggung-tanggung jumlahnya sebesar 100 persen pada Kamis (24/10/2019) lalu. Itu artinya rakyat Indonesia harus mengeluarkan biaya tambahan untuk kesehatan.

Akibat aturan itu, banyak yang protes dan keberatan karena menilai besarannya terlalu memberatkan. Seperti yang disuarankan dua organisasi masyarakat yaitu FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) dan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) se Kalsel ke wakil rakyat di DPRD Kalsel, Kamis (28/11/2019).

Mereka menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dianggap mereka sangat membebani rakyat. Menurut mereka iuran ini seharusnya tidak perlu dibebankan ke rakyat, karena sumber masalah kenaikan akibat defisitnya anggaran BPJS kesehatan. Lalu kenapa muncul defisit para demonstran menilai karena banyaknya oknum bermain akibat lemahnya sistem di BPJS.

Dua oraganisasi ini juga memprotes kenapa untuk menutupi defisit itu pemerintah harus membebankannya ke rakyat. Protes itu tidak hanya di Kalsel tapi juga di daerah-daerah lain, sehingga munculnya #TolakKenaikanIuranBPJS. Seperti yang dirasakan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), mereka menyatakan akan menggugat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung supaya dibatalkan (banjarmasinpost.co.id).

Banjarmasin Post edisi Jumat (29/11/2019)
Banjarmasin Post edisi Jumat (29/11/2019) (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Tidak sampai di situ, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dapil Bengkulu, Ahmad Kanedi bahkan menilai kenaikan yang berlaku per 1 Januari 2020 itu berpotensi memicu peningkatan angka kemiskinan dalam suatu daerah. Hal itu terlihat dari banyaknya warga yang turun kelas untuk menyiasati mahalnya iuran BPJS kesehatan. Masyarakat yang awalnya terdaftar sebagai kelas II, tapi karena iuran naik akhirnya pindah ke kelas III (kompas.com)

Kalau pun iuran BPJS terlanjur naik, yang perlu diperhatikan adalah peran pemerintah daerah, untuk menyikapi dengan program penanganan kemiskinan yang lebih smart dan solutif.

Sebab, yang namanya kesehatan adalah kebutuhan dasar rakyat, selain pendidikan dan makanan. Jika masyarakat tidak sehat bagaimana bisa menempuh pendidikan ataupun mencari makan. Kalau sudah begitu pemda jangan lepas tangan, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan malah terabaikan.

Memang tidak ada cara lain selain meningkatkan peran pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih serius lagi akan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Karena dengan cara itu, masyarakat merasa lebih diperhatikan, terlebih ada sejumlah program yang memang khusus untuk membantu kesehatan masyarakat. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved