Pilkada Kalsel 2010

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Surati Bakal Calon Terkait Reklame Pilkada Banjarbaru 2020

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Banjarbaru menyurati bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru hingga bakal calon

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Surati Bakal Calon Terkait Reklame Pilkada Banjarbaru 2020
banjarmasinpost.co.id/aprianto
Kepala BP2RD Banjarbaru, Rustam Effendi menunjukkan berkas surat yang sudah dikirim ke bakal calon. 

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARBARU - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Banjarbaru menyurati bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru hingga bakal calon Gubernur Kalsel yang memasang reklamenya di wilayah Banjarbaru.

Di berbagai sudut Kota Banjarbaru, menjelang gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, para kandidat bakal calon pasangan mulai marak memasang reklame iklan promosi.

Sejumlah titik yang terpasang reklame seperti di sepanjang Jalan A Yani, wilayah Trikora hingga wilayah Cempaka.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Banjarbaru bereaksi atas keberadaan reklame-reklame berkonteks promosi Pilkada ini.

Kepala BP2RD Banjarbaru, Rustam Effendi mengatakan bahwa pihaknya sudah menyurati para bakal calon tersebut.

Kabar Gembira, Sebentar Lagi Jembatan Sungai Bamban Ambungan Tanahlaut Dibuka, Ini Jadwal Resminya!

Istri Menderita Penyakit Aneh, Wajah & Kulit Tubuh Melepuh Seperti Terbakar, Andi Lakukan Hal Ini

Soal Makelar Kamar di RSUD Ulin Banjarmasin, Komisi IV DPRD Kalsel: Kerabat Kami Sendiri Mengalami

"Betul. Kita sudah menyurati sejumlah nama yang telah memasang reklame untuk mempromosikan diri dengan konteks pelaksanaan Pilkada 2020," katanya, Senin, (2/12).

Surat resmi sudah resmi dikirimkan ke para bakal calon yang memasang di wilayah Banjarbaru, perihal Pemberitahuan Pajak Reklame.

BP2RD Banjarbaru menyurati empat orang. Yakni atas nama Aditya Mufti Arifin, Sofwat Hadi, Nadjmi Adhani untuk bakal calon Wali Kota Banjarbaru dan hingga Denny Indrayana untuk kandidat bakal calon gubernur.

"Jadi siapa saja yang memasang reklame dengan maksud mempromosikan diri, dikenakan wajib pajak," tambahnya.

Dijelaskan Rustam, pemungutan pajak reklame ini sudah sesuai dengan UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Serta Perda No 12 tahun 2011 tetang Pajak Reklame bahwa setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk membayar pajak reklame.

Halaman
12
Penulis: Aprianto
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved