Jelang Pilkada Banjarbaru 2020, Darmawan Jaya Dicopot dari Jabatan Ketua DPC PPP, Begini Sikapnya

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARBARU - Adanya dua nama dari internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Banjarbaru yang terlibat dalam percaturan Pilkada 2020 di Kota Banjarbaru semakin hangat jadi perbincangan.

Dua sosok ini yakni Ketua DPW PPP Aditya Mufti Arffin yang maju sebagai bakal calon Wali Kota berpasangan dengan AR Iwansyah dan Ketua DPC Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan yang menjadi bakal calon Wakil Wali Kota Banjarbaru mendampingi Nadjmi Adhani sebagai calon Wali Kota.

Kontesasi dua kader PPP yang sama-sama maju di Pilkada Banjarbaru 2020 ini semakin melebar. Hingga adanya pencopotan jabatan ketua DPC PPP yang harus dialami oleh Darmawan Jaya Setiawan.

Jabatan ketua yang sebelumnya di dipegang oleh Darmawan Jaya Setiawan, dikabarkan berganti kepada Subakhi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PPP Banjarbaru.

• NEWSVIDEO : Portal Jembatan Sungai Alalak II Handil Bakti Batola Hancur Gara-gara Ditabrak Truk

• BERLANGSUNG Live RCTI! Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Brunei, Link TV Online Metube.id

• Perampokan di Alfamart Teluk Tiram, Kapolres Banjarmasin : Kami Masih Selidiki

• Sampaikan Aspirasi, Penderita HIV/AIDS Hanya Ditemui Satu Orang Wakil Rakyat Banjarbaru

Tidak hanya itu, dari DPP PPP juga sudah menetapkan Aditya sebagai kader yang satu-satunya didukung untuk maju dalam laga Pilkada 2020 di Banjarbaru.

Hal tersebut tercantum melalui SK DPP PPP Nomor 475/SK/DPP/C/X/2019 yang memutuskan dan menetapkan pasangan HM Aditya Mufti Ariffin sebagai Calon Wali Kota Banjarbaru didampingi H AR Iwansyah sebagai calon Wakil Walikota Banjarbaru 2020-2025.

"Surat Keputusan (SK) DPW PPP Kalsel sudah saya terima sejak 15 November 2019, saya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PPP Banjarbaru," kata Subakhi, Selasa, (3/12/2019).

Dalam SK itu juga disebutkan bahwa Jaya yang sebelumnya sebagai ketua dinonaktifkan sementara waktu dari statusnya sebagai ketua DPC Banjarbaru.

Namun, saat disinggung soal fisik dari SK penunjukkan, Subakhi masih belum bersedia menunjukkannya. Dirinya beralasan, karena harus menunggu rapat pengurus terlebih dulu.

"Jadi SK ini ditunjukan ke pengurus DPC PPP Banjarbaru. Diterima oleh pengurus. Pak Jaya memang belum menerima secara langsung SK tersebut. Kalau sudah selesai rapat dengan pengurus, pasti kita akan publikasikan," ujarnya.

Subakhi juga menegaskan apabila ada kader yang tidak mendukung keputusan dari DPP PPP, maka kader tersebut harus menerima sanksi sesuai aturan partai.

Sebagai Plt Ketua DPC PPP Banjarbaru, Subakhi, mengatakan pihaknya akan tetap melaksanakan tugas seperti biasa.

Apalagi, dalam persiapan Pilkada Banjarbaru, dirinya juga akan mengkonsulidasikan dengan Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Ranting untuk memperkuat dukungan kepada pasangan Aditya-Iwansyah.

"Tujuan kita, pengurus partai harus memenangkan yang sudah diusung dan direstusi oleh DPP PPP. Kita akan konsulidasi partai, langkah-langkah kemenangan harus kita lakukan.
Saya all out, siap memenangkan," tegasnya.

Terkait situasi internal PPP saat ini, Subakhi mengakui situasi masih kondusif. Dirinya juga menjelaskan untuk status Jaya telah dinonaktifkan sementara waktu sebagai ketua dan hanya menjadi kader biasa.

"Saya akan menjadi Plt DPC PPP Banjarbaru sampai pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscap) tahun 2021 nanti menggantikan pak Jaya. Beliau tidak dipecat, hanya dinonaktifkan saja," lanjutnya.

Sementara itu, Darmawan Jaya Setiawan yang dikonfirmasi terpisah menegaskan bahwa dirinya masih belum menerima tembusan SK pencopotannya.

"Secara lisan kita juga tidak ada diinformasikan. Termasuk salinan fisik SK pencopotan sebagai ketua DPC juga tidak ada menerima," katanya.

Dirinya menegaskan harus berhati-hati saat memberikan komentar terkait dengan hal ini, karena untuk menjaga iklim kondusif di Kota Banjarbaru.

"Selain status kami sebagai bakal calon, kami juga sebagai kepala daerah yang harus tetap menjaga iklim yang kondusif," lanjutnya.

Disebutkannya, tidak hanya soal SK pencopotan dirinya, SK dari DPP PPP untuk rekomendasi juga didengar dirinya justeru dari media. Selain itu, untuk penentuan Plt menurutnya, juga ditentukan oleh rapat pengurus cabang.

• Gelar SBM Auto Fest 2019, Mitsubishi Resmi Launching Xpander Cross di Kalsel

• UMK Kotabaru 2019 Tertinggi di Kalimantan Selatan, Ditetapkan Rp 3.034.828,97, Baru Disosialisasikan

• Komunitas Sehat Kenko No Kai Gelar Edukasi Stroke dan Diabetes

"Saya belum terima SK fisiknya, kalau memang ada SK itu baiknya memang disampaikan kepada kita
InsyaAllah saya akan menanggapi itu dengan bijak," lanjutnya.

Disinggung soal langkah selanjutnya, Darmawan Jaya tetap ingin menunggu bentuk fisik SK pencopotannya.

"Sebelum melihat fisik SKnya, saya masih belum bisa menentukan sikap. Belum juga bisa berandai-andai. Jadi harus melihat SKnya dulu, baru bisa menentukan sikap," tambahnya. (banjarmasinpost.co.id/aprianto)