Berita Batola

Kejaksaan Akan Gandeng Balai Karantina Melacak Panen Walet yang Keluar dari Kabupaten Batola

ejaksaan Negeri (Kejari) Marabahan akan bekerjasama dengan balai karantina untuk melacak panen walet

Kejaksaan Akan Gandeng Balai Karantina Melacak Panen Walet yang Keluar dari Kabupaten Batola
BPOSTGROUP/EDI NUGROHO
Sosialiasi pajak walet oleh tim Kejaksaan Negeri Batola, Rabu (4/12/19) di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batola 

BANNJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Barito Kuala (Batola) akan bekerjasama dengan balai karantina untuk melacak panen walet itu dari pengusaha mana dan akan terkirim ke mana.

Jika panen walet itu dari pengusaha walet asal Kabupaten Batola, maka akan bisa terlacak dengan jelas lewat balai karantina.

“Iya kita akan segera kerjasama dengan balai karantina untuk melacak semua panen walet yang dibawa keluar Batola,” kata Moch Indra Subrata SH MH Kasi Datun Kejaksaan Negeri Batola saat sosialiasi pajak walet oleh tim Kejaksaan Negeri Batola, Rabu (4/12/19) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batola.

Menurut Indra, jika semua data pengirim panen walet terlacak, maka Kejaksaan Negeri Batola sebagai pengacara negara bisa melakukan pungutan pajak 10 persen setiap kali panen walet.

Diberikan Sosialiasi Pajak Panen, Petani Sarang Walet Kabupaten Batola Kaget Bangunan Mau Digembok

Dicoret Dewan, Penambahan Armada Angkutan Pelajar Kota Banjarmasin di 2020 Terancam Batal

Pungutan pajak walet ini diberlakukan berdasarkan surat keterangan dari balai karantina tersebut.

“Semua panen walet dari walet dari Batola akan terlacak di Balai Karantina. Kenapa tidak pernah setor pajak walet ke Batola,” katanya.

Ditambahkannya, jika sudah ada semua data pengusaha yang panen walet dan menjual ke luar, maka pengusaha walet akan dipanggil kejari secara personal. Untuk penggembokan rumah walet merupakan langkah terakhir jika pengusaha walet tetap membandel.

“Tentu kita akan koordinasi dengan wakil bupati dan sekda terlebih dahulu,” katanya.

Menurutnya, jika dengan sosialisasi pajak walet kepada 68 petani liur emas itu ada kesadaran dari pengusaha, maka kejari tak perlu melakukan penggembokan.

Jika petani walet tidak juga kooperatif, maka rumah walet akan tetap digembok.

“Keluhan petani walet itu soal perizinan di Pemkab Batola yang masih amburadul,” katanya.

Saat ini, sambungnya, perlu ada asosiasi walet di setiap kecamatan untuk berkomunikasi dengan Pemkab Batola baik soal pajak, perizinan hingga panen walet. Semua camat juga diminta mendata semua pengusaha walet di daerahnya. (Banjarmasinpost.co.id/edi nugroho)

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Rahmadhani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved