Berita Banjarbaru

Reklame Promosi Bakal Calon Pilwali Banjarbaru Kena Pajak, Ini Komentar Darmawan Jaya & Aditya Mufti

Para bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru yang memasang reklame mempromosikan dirinya akan dikenakan wajib pajak.

Reklame Promosi Bakal Calon Pilwali Banjarbaru Kena Pajak, Ini Komentar Darmawan Jaya & Aditya Mufti
banjarmasinpost.co.id/aprianto
Kepala BP2RD Banjarbaru, Rustam Effendi menunjukkan berkas surat yang sudah dikirim ke bakal calon di Pilwali Kota Banjarbaru. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Banjarbaru telah menyurati bakal calon di Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Banjarbaru terkait dengan pajak reklame promosi diri.

BP2RD Banjarbaru menegaskan, sebelum adanya penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), para bakal calon yang memasang reklame mempromosikan dirinya akan dikenakan wajib pajak.

Hal ini disambut positif oleh warga Banjarbaru. Mengingat bisa menambah pendapatan Kota Banjarbaru.

"Kalau memang aturannya seperti itu, kita sangat mendukung. Sehingga mereka yang memasang juga memperhatikan aturan pajak itu," kata Syaifin, Warga Cempaka, Rabu, (4/12/2019).

Jelang Pilkada Banjarbaru 2020, Darmawan Jaya Dicopot dari Jabatan Ketua DPC PPP, Begini Sikapnya

Bawaslu Jawab Kerancuan Status Bawaslu Kabupaten/Kota di Pilkada Serentak 2020

Dirinya juga berharap, para pemasangan reklame itu bisa mengikuti aturan yang berlaku di Kota Banjarbaru.

Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan mengatakan dirinya telah mengetahui terkait dengan pungutan pajak reklame promosi diri pencalonan dari BP2RD.

"Secara lisan, kepala BP2RD Banjarbaru sudah pernah mengatakan terkait ini, namun untuk suratnya, saya pribadi belum melihat," katanya.

Pihaknya akan secepatnya akan mengecek kepada timnya soal surat dari BP2RD Banjarbaru.

"Mungkin masuk ke tim, akan segera kita cek. Atas regulasi ini, kami akan mentaati aturan yang berlaku apabila memang regulasinya mengatur ada pungutan pajak reklame pencalonan," lanjutnya.

Seingat dirinya, saat pencalonan di periode sebelumnya, pungutan pajak seperti ini juga sudah diberlakukan.

Halaman
123
Penulis: Aprianto
Editor: Rahmadhani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved