Berita Kabupaten Banjar

Ditarget Rampung 16 Desember, Renovasi Gedung Juang untuk Mall Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Banjar saat ini sedang merampungkan renovasi Gedung Juang di kawasan Jalan A Yani, Martapura, untuk Mall Pelayanan Publik (MPP).

Ditarget Rampung 16 Desember, Renovasi Gedung Juang untuk Mall Pelayanan Publik
MC KOMINFO BANJAR UNTUK BPOST GROUP
Sekda Banjar pantau gedung juang 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Pemerintah Kabupaten Banjar saat ini sedang merampungkan renovasi Gedung Juang di kawasan Jalan A Yani, Martapura, untuk Mall Pelayanan Publik (MPP).

Pusat pelayanan publik itu ditargetkan akan dioperasionalkan awal 2020.

Ini akan menjadi 'kado' terindah H Khalilurrahman (Guru Khalil) sebagai bupati Banjar sebelum mengakhiri masa jabatannya pada 2021 mendatang.

MPP tersebut menempatkan hampir semua jenis pelayanan vital publik seperti perizinan usaha, administrasi kependudukan dan lainnya.

Layanan institusi vertikal pun juga direncanakan bakal melengkapi seperti keimigrasian hingga pencatatan pernikahan.

Mata Dylan Carr Nyaris Buta Pasca Kecelakaan Diungkap Ammar Zoni, Suami Irish Bella Ingatkan Ini

Fantastis! Adu Rap Jokowi Vs Prabowo Terpopuler di YouTube, Ditonton Hingga 40 Juta Kali

Perlakuan Maia Estianty ke Calon Mantu, Kekasih Dul Jaelani Dibuat Eks Duet Mulan Jameela Begini

Dalam rangka koordinasi terkait rencana penyelenggaraan Mal Pelayananan Publik (MPP,) di ruang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi dengan agenda membahas Draft Peraturan Bupati Banjar yang akan dijadikan dasar untuk penyelenggaraan MPP dan proses bisnis MPP dipimpin Sekretaris Bappeda Litbang Jurji Zaidan, diikuti beberapa SKPD terkait, Jumat (6/12/2019).

Dari diskusi rapat, disebutkan bahwa untuk progres fisik renovasi pada gedung juang yang akan dijadikan MPP sudah mencapai 79,5 persen sesuai dengan target yang direncanakan yaitu 79,5 persen.

Target 16 Desember 2019 secara keseluruhan bangunan bisa dirampungkan.

Sementara itu untuk proses bisnis perlu adanya kesepakatan SKPD apa saja yang bersedia bergabung pada MPP, untuk sementara yang sudah menyatakan kesediaannya yaitu DPMPTSP, CAPIL, Kemenag, PDAM, Nakertrans.

Jurzi mengatakan untuk rencana penyelenggaraan MPP diperlukan adanya tim evaluasi penyelenggaraan MPP, kemudian Draft Peraturan Bupati yang sudah dibuat agar disesuaikan dengan Tata Naskah Dinas.

Halaman
12
Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved