DIPA 2020 Diserahkan, Bupati HSU Abdul Wahid Minta Gunakan Anggaran Belanja Seoptimal Mungkin

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2020 untuk satuan kerja (satker) di lingkup wilayah pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung, Senin (10/12/2019) di aula KH DR Idham Chalid, Amuntai,HSU.

Dalam kegiatan ini yang dibuka secara resmi Kepala KPPN Tanjung, Bayu Setiawan Yuniarto ini, penyerahan DIPA secara simbolis dilakukan Bupati HSU H Abdul Wahid HK, kepada perwakilan satker dari Tabalong, Balangan dan juga HSU.

Kepala KPPN Tanjung, Bayu Setiawan Yuniarto, mengatakan, DIPA Tahun Anggaran 2020 yang diserahkan sebanyak 91, untuk satker yang berada di lingkup wilayah pembayaran KPPN Tanjung yaitu Kabupaten HSU, Tanjung dan Balangan.

Total alokasi APBN yang diserahkan KPPN Tanjung pada tahun 2020 mencapai Rp1, 28 trilliun, dengan rincian Kabupaten HSU total Rp 530,4 miliar, Tabalong total Rp 441,5 milkar dan Balangan total Rp 307,7 miliar.

Dari total belanja APBN, porsi terbesar adalah fungsi pelayanan umum sebesar Rp739,5 miliar, fungsi pendidikan sebesar Rp287,86 miliar dan fungsi ketertiban dan keamanan sebesar Rp192,67 miliar.

Besarnya porsi alokasi ni menunjukkan fokus pemerintah pusat pada Kabupaten HSU, Balangan dan Tabalong agar mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah serta pengembangan pendidikan vokasi pelayananann ketertiban, keamanan, pembinaan hukum dam peradilan, perlindungan dan penelitian.

Sementara Bupati HSU H Abdul Wahid HK, dalam arahannya menjelaskan, sebagai ujung tombak kementerian dan lembaga di daerah, para kepala satker diharapkan dapat melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran belanja dengan seoptimal mungkin.

Sehingga dapat berkontribusi atas pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pemerintah.

Ditambahkannya, 2020 merupakan tahun pertama dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sehingga APBN 2020 memiliki peran sangat strategis bagi pemerintah untuk secara bertahap mencapai sasaran pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju tahun 2045.

Untuk itu, dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk satker selaku kuasa pengguna anggaran dari menteri dan pimpinan lembaga sangat diharapkan.

Bupati juga mengimbau, agar segera memulai pelaksanaan berbagai kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2020, sehingga dapat dikerjakan di awal-awal tahun dan nantinya tidak menumpuk di akhir tahun.

Juga melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, peningkatan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja pemerintah, termasuk meningkatkan koordinasi dengan segenap jajaran pemerintah yang ada di daerah, sehingga pelaksanaan anggaran menjadi lebih efektif dan efesien," kata Wahid. (aol/*)