Berita Kalteng

Kanwil DJP Kalselteng Serahkan Dua Tersangka Tindak Pidana Perpajakan di Sampit

Kanwil DJP Kalselteng Serahkan Dua Tersangka Tindak Pidana Perpajakan di Sampit

Kanwil DJP Kalselteng Serahkan Dua Tersangka Tindak Pidana Perpajakan di Sampit
DJP Kalselteng
Konferensi pers kasus Tindak Pidana Perpajakan di Sampit. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, SAMPIT - Penyidik dari Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) didampingi Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Cucu Supriatna serta Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti terkait proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, Selasa (10/12/2019).

Dua orang tersangka tersebut berinisial SKA dan TP telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sampit disaksikan oleh Kepala KPP Pratama Sampit, berkas perkara atas kedua tersangka tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum.

"Tersangka SKA, turut serta atau membantu secara bersama-sama dengan terpidana A melalui CV MMM, diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak yang isinya tidak benar ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit," jelas Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalselteng, Lena Hayati melalui siaran pers kepada Banjarmasinpost.co.id.

Dipaparkan Lena, SPT palsu tersebut menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) untuk mengurangi pajak yang masih harus dibayar, secara berturut-turut sebagai perbuatan yang diteruskan setidak-tidaknya pada kurun waktu tahun pajak 2012 sampai dengan tahun 2015. 

Warga Malkon Temon Banjarmasin Ditemukan Tewas Tergantung di Depan Rumah

Keganjilan Perlakuan Betrand Peto pada Sarwendah Menurut Mbak You, Ruben Onsu Diingatkan Hal Ini

Pernikahan Ayu Ting Ting & Andi Arsyil Rupanya Diinginkan Abdul Rozak, Bersedia Jadi Ayah Bilqis?

Amarah Anang Hermansyah ke Ashanty Saat Ibu Sambung Aurel Hermansyah Itu Kelelahan di Bandara

Tersangka diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009.

Atas tindak pidana perpajakan tersebut, A melalui CV MMM telah diputuskan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 111/Pid.B/2019/PN Spt, dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 8.404.570.000.

Harta yang telah disita untuk negara dan segera dapat dilakukan lelang, jika hasil lelang harta tersebut masih belum menutupi atas denda yang dijatuhkan maka diganti dengan kurungan selama dua bulan.

Lanjutnya, akibat perbuatan tersangka tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan yaitu sebesar Rp 4.202.285.000.

"Sedangkan untuk tersangka TP selaku penanggungjawab PT DM telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT PPN) yang isinya tidak benar dengan mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) untuk mengurangi pajak yang masih harus dibayar periode masa pajak Januari-Desember 2014, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 324.437.980," urainya.

Tersangka TP diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009.

Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah menghimbau seluruh Wajib Pajak agar menjalankan Kewajiban perpajakan dengan baik, dengan melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kondisi atau transaksi yang sebenarnya.

"Para Wajib Pajak diingatkan untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran penggunaan faktur pajak dari pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar, sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi dan kontribusi Wajib Pajak dapat ditingkatkan guna menunjang kemandirian pembiayaan pembangunan nasional menuju Indonesia maju," pungkas Lena.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)

Penulis: Mariana
Editor: Royan Naimi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved