Berita Banjarmasin

Komisi II Kalsel Beri Waktu Tiga Bulan ke Dinas Perikanan dan Kelautan Kalsel Selesaikan ini

Komisi II DPRD Provinsi Kalsel beri waktu tiga bulan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel untuk berkonsolidasi dengan Pemerintah

Komisi II Kalsel Beri Waktu Tiga Bulan ke Dinas Perikanan dan Kelautan Kalsel Selesaikan ini
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Yani Helmi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Komisi II DPRD Provinsi Kalsel beri waktu tiga bulan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel untuk berkonsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten khususnya Dinas Perikanan terkait penyerahan aset bidang perikanan ke Pemerintah Provinsi Kalsel.

Hal ini merupakan tindaklanjut atas rapat koordinasi yang digelar Komisi II DPRD Provinsi Kalsel bersama Bakeuda Provinsi Kalsel, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalsel, Dinas Perikanan dan UPTD bidang perikanan Kabupaten di Kalsel, Senin (9/12/2019).

Rapat tersebut bermisi pecahkan masalah dimana masih banyaknya aset bidang perikanan dan kelautan yang masih dikuasai Pemerintah Kabupaten dan belum diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kalsel sesuai Mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Terungkap Trio Kasus Ikan Asin Galih Ginanjar, Pablo Benua, & Rey Utami Pernah Coba Suap Fairuz

Perut Buncit Maia Estianty Disorot Lagi Imbas Foto Bareng Irwan Mussry, Ibu Al El Dul Benar Hamil?

Orang Dekat Nike Ardilla Sempat Jadi Pemulung, Begini Nasibnya Setelah Bertemu Melly Goeslaw

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Syaifulah Azhari mengakui dari total 27 aset bidang perikanan dan kelautan di Kalsel, baru 4 diantaranya yang sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi.

"Termasuk diantaranya pelabuhan perikanan di Kotabaru dan Batulicin. Kami akan gelar pertemuan dengan Dinas dan UPTD di sana dalam waktu dekat," kata Syaifulah.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel yang juga terpilih di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalsel VI, Tanah Bumbu dan Kotabaru, M Yani Helmi menyatakan lambatnya penyerahan aset tersebut menyebabkan hambatan pada potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Paman Yani ini juga nyatakan belum selesainya penyerahan aset kepada Pemerintah Provinsi menjadi penghalang akses pembiayaan dari dana APBN melalui Kementrian untuk mengembangkan pelabuhan perikanan tersebut.

"Kami sengaja inisiasikan pertemuan ini, karena pembangunan pelabuhan Perikanan di daerah kita yang bisa jadi potensi PAD ternyata tertunda karena masalah pengelolaan aset. Mau bangun pelabuhan, UPTD tidak bisa dapat dana dari pusat karena tidak selesai soal aset. Kami harus kasih batas waktu, karena jika tidak maka tidak akan selesai," kata Paman Yani.

Benar saja, diakui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Syaifulah Azhari, Dana Anggaran Khusus (DAK) untuk pengembangan aset perikanan dan kelautan di Kabupaten Kotabaru pada tahun sebelumnya tak bisa dicairkan karena persoalan kewenangan tersebut.

Menurut Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel yang juga terpilih di Dapil Kalsel VI, M Syaripuddin, kesan tarik ulur dari Pemerintah Kabupaten bisa jadi disebabkan karena Pemerintah Kabupaten sudah terlanjur mengucurkan dana APBD nya untuk melakukan pengembangan atas aset tersebut.

"Tarik ulur di Kabupaten bisa jadi karena Kabupaten terlanjur sudah ada membangun sarana prasarana di aset itu, ternyata saat ada UU 23 kewenangan di tarik ke Provinsi. Ini harus dipikirkan bersama," kata M Syaripuddin.

Dalam waktu tiga bulan mendatang, pihaknya kembali akan menjadwalkan pertemuan dengan Bakeuda Provinsi Kalsel, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalsel, Dinas Perikanan dan UPTD bidang perikanan Kabupaten di Kalsel membahas perkembangan penyerahan aset tersebut.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved