Berita Jakarta

Pro Kontra Hukuman Mati Bagi Pelaku Koruptor, Jokowi Sebut Tidak Diatur, Yasonna: Sudah Ada

"Kenapa negara kita dalam mengatasi koruptor tidak terlalu tegas? Kenapa tidak berani seperti di negara maju, misalnya dihukum mati?"

Pro Kontra Hukuman Mati Bagi Pelaku Koruptor, Jokowi Sebut Tidak Diatur, Yasonna: Sudah Ada
kompas.com/ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019). Presiden meminta regulasi dan manajemen pengelolaan cadangan beras pemerintah diselesaikan dan dibereskan serta dibuat pola dan terobosan baru sehingga tidak menjadi beban bagi Bulog. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - "Kenapa negara kita dalam mengatasi koruptor tidak terlalu tegas? Kenapa tidak berani seperti di negara maju, misalnya dihukum mati?"

Pertanyaan tersebut diajukan oleh seorang siswa SMK Negeri 57 Jakarta bernama Harley Hermansyah kepada Presiden Jokowi di Hari Antikorupsi Sedunia pada Senin (9/12/2019)

Pertanyaan Harley itu kembali membuka perdebatan klasik mengenai perlu atau tidaknya hukuman mati bagi koruptor.

Presiden Jokowi sendiri awalnya tertawa kecil mendengar pertanyaan itu.

Ia lalu menjelaskan bahwa undang-undang yang ada saat ini memang tidak mengatur hukuman mati bagi koruptor.

"Ya, kalau di undang-undangnya memang ada yang korupsi dihukum mati, itu akan dilakukan. Tapi di UU tidak ada yang korupsi dihukum mati," kata Jokowi.

Keadaan Wajah Irish Bella Bikin Istri Ammar Zoni Dibully, Pemain Cinta Suci Cerita Soal Masa Lalu

Live Streaming iNews TV! Jadwal Closing Ceremony SEA Games 2019, Ada Black Eyed Peas

Link Pengumuman Jumlah Pelamar Tiap Formasi Pendaftaran CPNS 2019, Masih via sscasn.bkn.go.id?

Jokowi lalu bertanya ke Menteri Hukum dan HAM yang hadir pada acara tersebut.

Yasonna menjelaskan bahwa aturan terkait ancaman hukuman mati saat ini hanya berlaku untuk pelaku korupsi terkait bencana alam.

Aturan itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Selain korupsi dana bencana alam, hukuman mati juga bisa dikenakan pada korupsi pada saat negara krisis moneter atau kepada pelaku korupsi yang berulang kali melakukan perbuatannya.

Halaman
1234
Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved