Berita Jakarta

MK Putuskan Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Usai 5 Tahun Keluar Bui, Ini 3 Fakta Perubahannya

Permohonan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch ( ICW) atas Pasal 7 ayat (2)

MK Putuskan Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Usai 5 Tahun Keluar Bui, Ini 3 Fakta Perubahannya
Kompas/Lucky Pransiska
Spanduk berisi pesan hukuman mati bagi koruptor di jembatan penyeberangan di Jakarta, Sabtu (25/2/2012). Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan politisi dan anggota DPR membuat sebagian besar masyarakat kesal dan menyerukan hukuman mati bagi koruptor 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Permohonan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch ( ICW) atas Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, berbuah hasil.

Dalam pembacaan putusan yang digelar Rabu (11/12/2019), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menerima sebagian permohonan uji materi pasal yang mengatur tentang pencalonan mantan narapidana itu.

Dampak dari putusan itu, terjadi perubahan bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf g.

Salah satu perubahannya menyatakan bahwa seorang mantan narapidana dapat mencalonkan diri di Pilkada lima tahun setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara.

Ciuman Ashanty Ditolak Anang Terekam Kamera, Ada Apa dengan Ayah Azriel & Aurel Hermansyah?

FAKTA Haul Guru Sekumpul 2018, Banyak Anak-anak Menangis Hingga Perlunya Indentitas Diri

Antisipasi Ancaman Teror di Bandara Soekarno-Hatta Jelang Natal dan Tahun Baru, Polisi Lakukan Ini

Ini informasi selengkapnya:

1. Empat perubahan

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," begitu kata Hakim Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan UU Pilkada dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Mahkamah menyatakan, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Pasal tersebut juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada disebutkan, salah satu syarat seseorang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Lantaran MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon, bunyi pasal itu berubah. Setidaknya, ada empat hal yang diatur dalam pasal itu.

Halaman
1234
Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved