Berita Banjarmasin

Bawaslu Kabupaten/Kota Mulai Laksanakan Rekrutmen Ad Hoc Panwascam di Kalsel

Sudah mendapat kepastian terkait tugas dan kewenangannya untuk mengawasi proses Pilkada Serentak 2020 dari Bawaslu RI, Bawaslu Kabupaten/Kota

Bawaslu Kabupaten/Kota Mulai Laksanakan Rekrutmen Ad Hoc Panwascam di Kalsel
banjarmasinpost.co.id/ach maudhody
Erna Kasypiah, Ketua Bawaslu Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sudah mendapat kepastian terkait tugas dan kewenangannya untuk mengawasi proses Pilkada Serentak 2020 dari Bawaslu RI, Bawaslu Kabupaten/Kota di Kalsel sudah mulai lakukan proses rekrutmen pengawas ad hoc.

Dijelaskan Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Erna Kasypiah, rekrutmen untuk tenaga ad hoc Pengawas Pilkada 2020 di Kalsel dilakukan bertahap.

Dimana pada tahap awal yang dilakukan yaitu rekrutmen ad hoc di tingkat Kecamatan, Panwascam yang saat ini memasuki tahap tes seleksi di beberapa Kabupaten/Kota.

Menurut Erna, ada total 459 tenaga Panwascam yang akan direkrut untuk pengawasan Pilkada 2020 di tingkat Kecamatan di Kalsel.

Isi Saldo ATM Sandra Dewi Disinggung Boy William, Istri Harvey Setara Nikita Mirzani & Raffi Ahmad?

Foto Luna Maya Elus-elus Perut Hamil Disorot, Momennya Barengan Cut Tari & Richard Kevin Menikah

Terungkap, Begini Cara Si Cantik Azura Luna Menipu Mangsanya, Bikin Pesta dengan Orang Kaya

Mereka akan disebar di 153 Kecamatan yang ada di Kalsel dan setiap Kecamatan masing-masing akan diisi sebanyak tiga orang Panwascam.

Soal dana honorarium, setiap Ketua Panwascam akan mendapatkan honorarium sebesar Rp 2.200.000 perorang perbulan dan setiap anggota sebesar Rp 1.900.000 perorang perbulan.

Angka tersebut persis sama besar dengan besaran dana honorarium yang diterima tenaga ad hoc penyelenggara Pilkada di tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang direkrut KPU.

Sedangkan untuk tenaga ad hoc Pengawas Pilkada di tingkat Kelurahan/Desa dan TPS selanjutnya akan dilakukan di Tahun 2020 mendatang.

Sebelumnya, status eksistensi dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk awasi Pilkada sempat dieprtanyakan.

Pasalnya, pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Wali Kota serta Wakil Wali Kota (UU Pemilihan), menyatakan salah satu unsur yang mengawasi Pilkada yaitu Panwas Kabupaten/Kota dan bukan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved