Soal Ganti Rugi Lahan, Camat Marabahan Batola Siap Fasilitasi Warga Desa Antar Baru dengan PT BPP

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - PIHAK Kecamatan Marabahan, Kabupaten Batola, siap menfasilitasi tuntutan ganti rugi lahan warga Desa Antar Baru, Kecamatan Marabahan, terhadap PT Barito Putera Plantation (BPP).

Saat ini pihak kecamatan sudah melakukan koordinasi dengan unsur terkait untuk menggelar mediasi antara warga dengan PT BPP.

“Pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan unsur terkait dan pemerintah daerah. Insya Allah, minggu depan dari pemerintah daerah akan memfasilitasi mediasi mengenai permasalahan ini sebagaimana surat dari BPP ke pihak kecamatan,” kata Camat Marabahan, Batola, Eko Purnomo Sakti, Jumat (13/12/19).

Eko berharap sambil menunggu mediasi diharapkan masing masing pihak dapat menahan diri tidak melakukan aktivitas yang mengganggu ketertiban, percayakan kepada pemerintah daerah untuk menengahi.

Sehari sebelumnya sejumlah warga Desa Antar Baru, Kecamatan Marabahan, memblokade jalan ke perkebunan sawit milik PT BPP, Kamis (12/12), terutama jalan masuk ke perkebunan di wilayah Antar Baru, tepatnya setelah perbatasan Desa Antar Raya.

• Lagi! Anang Marahi Ashanty yang Sakit Autoimun, Adik Aurel Hermansyah Sampai Tenangkan sang Ayah

• Foto Luna Maya Elus-elus Perut Hamil Disorot, Momennya Barengan Cut Tari & Richard Kevin Menikah

Aksi dari sejumlah warga yang memasang portal hingga tiga jam berupa kayu besar dan tali tersebut dilakukan warga Antar Baru bersama Tim Adat Dayak Meratus yang disaksikan anggota Kodim 1005 Marabahan dan anggota Polres Batola. 

Ritual adat Dayak Meratus berupa mengorbankan dua ayam hitam pun mewarnai aksi pemasangan portal tersebut.

Rita, salah seorang warga Antar Baru menjelaskan konflik warga dengan PT BPP cukup panjang sejarahnya.

Awalnya PT BPP ingkar janji ganti rugi lahan dari perusahaan kepada warga serta aksi penyerobotan lahan.

Dia bersikeras lahan warga merupakan lahan masyarakat turun-temurun.

Namun sejak izin lokasi dikeluarkan pertengahan 2009, hak masyarakat sebagai pemilik lahan tidak pernah dipenuhi BPP.