PSK Harus Dibina dan Diberi Keterampilan, Ini Pesan Politisi PKS Banjarbaru

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARBARU - Masih adanya Pekerja Seks Komersial (PSK) di wilayah eks lokalisasi di Kota Banjarbaru juga menjadi perhatian serius DPRD Kota Banjarbaru.

Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari mengatakan, masih maraknya prostitusi saat ini dikarenakan pemerintah tidak bisa menjamin seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) pasca-penertiban beberapa tempat prostitusi.

"Pemerintah kita itu menutup kawasan eks prositusi disatu tempat, tapi kan tidak memberikan solusi lanjutannya," ujar Politisi PKS ini, Selasa, (17/12).

Menurutnya, untuk mengatasi masalah prositusi tak semudah dibayangkan. Karena hal ini erat kaitannya dengan isi perut.

• Tragis, Izusu Elf Angkut Rombongan Pelajar Tabrak Truk, 1 Tewas dan 6 Luka-luka

• Tubuh Syahrini Jadi Sorotan Reino Barack, Suami Incess Ungkap Soal Ketidaksukaannya Jika Ini Terjadi

• Mendadak, Natasha Wilona Posting Foto Bareng Verrell Bramasta yang Kini Dekat dengan Febby Rastanty

• Bisa Obati Keputihan, Jamu Pinang Muda Banyak Diburu, Pembeli Ini Ungkap Khasiat yang Dirasakan

Pasalnya, tak ada satupun sebenarnya manusia mau menjual dirinya untuk mencari rezeki. Namun, karena faktor ekonomi yang mendesak membuat para PSK rela melakukan apapun termasuk menjual diri seperti yang terjadi selama ini.

"Jadi setiap kebijakan, harus adanya solusi seperti buka lapangan pekerjaan. Selain itu juga, mentalitas mereka (PSK) juga harus diubah menjadi orang baik, dan juga harus bersifat edukasi," lanjut Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Banjarbaru ini.

Termasuk adanya PSK masih di bawah umur yang pernah diamankan Satpol PP, faktor utamanya memang disebabkan karena faktor ekonomi.

Tugas pemerintah kota harus membantu anak bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

"PSK di bawah umur seharusnya dibina, Apa yang membuat mereka melakukan itu, harus dicari tahu penyebabnya, lalu dicari solusi," lanjutnya lagi.

Nurkhalis juga mendorong pemerintah membangun rumah singgah dalam rangka pembinaan bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terkena razia secara berkelanjutan.

"Sebab, razia PSK tidak ada tindaklanjutnya. Sehingga tidak ada efek jera. Hanya diberi sentuhan moral, surat perjanjian lalu dilepas. Kecuali mereka yang sudah berulang tertangkap lagi, bisa dihukum hingga masuk sel," ujarnya lagi.

Para PSK ini harus diberikan pembinaan dan keterampilan sehingga bisa memiliki modal kreatif untuk membuat usaha dan akhirnya bisa meninggalkan pekerjaan menjual dirinya.

Anggota Komisi 3 DPRD Kota Banjarbaru ini berharap agar Pemko Banjarbaru membuat langkah dan kebijakan pemerintah yang konkrit terkait dengan penanganan masalah penyakit sosial yang sudah menyebar di sudut-sudut kota.

• Ulah Citra Kirana di Ranjang Bikin Rezky Adhitya Begini, Erica Putri Malah Ingin Tahu Soal Ini

• Tinjau Lokasi Istana dan Pusat Pemerintahan Ibu Kota Baru, Presiden Jokowi Hari Ini Blusukan

• Jamu Pinang Muda Berkhasiat Bangkitkan Gairah Rumah Tangga, Dipercaya Bisa Rapatkan Organ Intim

Salah satu solusinya, menurut Nurkhalis, pemerintah kota banjarbaru memprogramkan pembangunan rumah singgah khusus PSK agar bila ada razia dan PSK terjaring, maka bisa dilakukan pembinaan.

Pemko Banjarbaru melalui dinas terkait bisa melakukan pembinaan keterampilan kepada para PSK dengan mengajarkan membuka usaha sendiri agar mereka tidak kembali beroperasi.

"Langkah ini memang tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi butuh kerja keras instansi teknis yang bersentuhan langsung dengan masalah itu," pungkasnya.(banjarmasinpost.co.id/aprianto)