Pilkada Kalsel 2020

Jelang Pilkada Kalsel 2020, Bawaslu Undang Pakar Hukum Gali Masukan Hadapi Pilkada

Jelang Pilkada Kalsel 2020, Bawaslu Undang Pakar Hukum Gali Masukan Hadapi Pilkada

Jelang Pilkada Kalsel 2020, Bawaslu Undang Pakar Hukum Gali Masukan Hadapi Pilkada
Humas Bawaslu Untuk Bpost
Bawaslu Kalsel undang Pakar Hukum Perkuat Kemampuan Jalankan Peran Pengawasan Pemilu. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Perkuat perannya dalam penanganan dan penindakan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum (Pemilu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) datangkan pakar hukum dalam kegiatan bertajuk Bawaslu dan Perkembangan Putusan Administrasi Pemilu, Rabu (18/12/2019).

Dilaksanakan di Ballroom Hotel Aria Barito Banjarmasin, pakar hukum dari beberapa Perguruan Tinggi terkemuka serta organisasi riset dan advokasi, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dihadirkan.

Sasarannya yaitu Bawaslu seluruh Kabupaten/Kota di Kalsel serta berbagai elemen masyarakat agar mengerti peran dan kewenangan Bawaslu dalam penanganan dan penindakan pelanggaran administrasi Pemilu.

Peneliti Perludem, Fadhli Ramadhanil menyatakan sangat penting bagi Bawaslu untuk memperkuat instrumen penegakan hukum di internalnya apalagi jelang Pilkada 2020. 

Warga Binaan Lapas Kelas III Tanjung Diajari Membuat Perabot

Bangkai Mobil Pencuri Sapi Dibiarkan Tepi Jalan A Yani Tanahlaut, Warga Sebut Biar Pelaku Kapok

Pemko Banjarmasin Lelang Online 29 Unit Kendaraan Roda Dua Hingga Empat, Cuma Satu yang Tak Laku

Hal ini menurutnya didasarkan pada refleksi persepsi berbagai elemen masyarakat termasuk stakeholder Pemilu dimana sebagian pihak masih meragukan kapasitas Bawaslu dalam melakukan penanganan dan penindakan hingga putusan atas pelanggaran administrasi pada Pemilu 2019 lalu.

"Masih ada pihak yang kurang yakin atas kewenangan Bawaslu memutuskan pelanggaran administrasi pemilu merefleksikan adaptasi kewenangan yang masih berjalan. Kita tahu ini penyelesaian dalam bentuk putusan memang baru bagi Bawaslu," kata Fadhli.

Karena itu menurutnya Bawaslu di seluruh Indonesia wajib melakukan percepatan adaptasi dengan menyiapkan instrumen penegakan hukum di internal Bawaslu termasuk, menyiapkan hukum acara, manajemen perkara dan peningkatan kemampuan pengumpulan keterangan hingga kemampuan membuktikan unsur pelanggaran.

Apalagi negara terus melakukan penguatan terhadap peran dan kewenangan Bawaslu dalam mengawasi Pemilu yang harus diapresiasi termasuk dengan memaksimalkan penanganan dan penindakan pelanggaran yang betul betul serius misalnya soal pelanggaran dana kampanye, politik uang, pelanggaran kampanye di media sosial dan yang lainnya.

Fadhli menilai peran tersebut sangat strategis dipadukan dengan kewenangan Bawaslu yang juga dapat mengusut dugaan pelanggaran administrasi tak hanya dari laporan tapi bersumber dari temuan Bawaslu sendiri.

Jika diterapkan dengan optimal, dinilainya Bawaslu akan sangat mendukung terciptanya Pemilu yang berkeadilan.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Royan Naimi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved